24 Juli 2024

kabarterkini24

Berita Terkini, Kabar Terkini dan Terupdate

Akhir Pemerintahan Jokowi Penuh Masalah

4 min read
Munculnya berbagai macam kasus pelik di akhir pemerintahan Jokowi, telah menyadarkan rakyat, termasuk para pendukung setia yang semula memuja-mujanya, bahwa kinerja Jokowi ternyata begitu buruknya.
Mulai dari jebolnya pusat data nasional (PDN) oleh hacker, kasus judi online yang telah menjerat lebih dari 1000 Anggota DPR/DPRD tapi takut menyikat para bandarnya, kasus terbunuhnya Vina Cirebon yang tidak kunjung terbongkar, kasus mafia yang telah merasuki lembaga kepolisian dan penegak hukum lainnya, manipulasi kuota haji oleh Kemenag dari reguler menjadi ONH Plus, ribuan buruh di-PHK massal di mana-mana karena puluhan pabrik tutup, tapi para elite di atas terus berpesta pora; sopir ambulance yang harus mematikan sirine dan mrminta maaf karena berpapasan dengan rombongan Presiden,  dan yang juga sangat mrmalukan adalah cawe-cawe Jokowi yang memaksakan anaknya yang tidak layak memimpin negara Dan ibukota, tapi dengan melakukan berbagai kecurangan dan manipulasi harus tetap menang.
Ketidakmampuan Jokowi mengelola negara, cukup bagi Jokowi hanya dalam kurun waktu 10 tahun telah membawa Indonesia diambang keruntuhan.
Selama ini semua kebobrokan terus ditutup-tutupi, seluruh pejabat negara seolah dibuat bisu dan tuli sehingga tidak ada seorang (pejabat) pun yang berani mengingatkan Jokowi. Pemerintahan rezim Jokowi dijalankan dengan ugal-ugalan, dana hutang dan berbagai proyek jadi bancakan para pejabat. Infrastruktur dibangun tanpa tuntutan dan  kebutuhan rakyat, tapi hanya perwujudan dari ambisi dan pencitraan Jokowi, sehingga pada faktanya hanya bermanfaat bagi golongan menengah ke atas, dengan harga tiket yang sangat mahal.
Di akhir pemerintahannya, satu persatu kebobrokan Jokowi terus terungkap ke permukaan.
Ada tiga kebijakan pembiaran Jokowi yang bikin bangsa terancam  runtuh : 1. Maraknya perjudian; 2. Dibiarkannya peredaran minuman keras (miras); 3. Merajalelanya Korupsi (ditambah kolusi dan nepotisme)
Diuangkapnya 1.000 anggota DPR dan DPRD oleh PPATK menggambarkan kalau negeri ini sudah rusak. Belum lagi jila diungkap betapa maraknya peredaran miras dan merajalelanya korupsi dari level atas sampai level terbawah.
Jika Jokowi dibiarkan memperpanjang kekuasaan, atau  dinastinya memegang tampuk kekuasaan,  Indonesia tidak punya harapan lagi untuk lebih baik dan dipastikan akan semakin hancur. Ada dua penyebab kalau Indonesia bakal : pertama dihancurkan oleh China melalui tangan-tangan pejabat rakus dan bodoh; kedua oleh para penjilat.
Semua ini akibat dipilihnya pemimpin dan pejabat yang yang tidak berintegritas, diberi amanah tapi malah mengkhianati sumpah jabatannya.
Siapa yang paling bertanggung jawab rusaknya negeri ini ?
Pertama, Jokowi yang pembohong, tidak amanah, rakus dan bodoh
Kebohongan Jokowi diawali dari “pemalsuan’ identitas diri, asal sekolah, dan ijazahnya. Selsnjutnya kebohongan telah menjadi karakter Jokowi, sehinga rakyat memahami omongan Jokowi harus dengan cara terbalik. Media Asing menjulukinya : *man of contrsdiction* dan BEM UGM menjulukinya dengan *King of lip service*.
Kedua, TNI-Polri yang tidak lagi profesional dan menjalankan sumpahnya
TNI-Polri yang seharusnya berdiri terdepan dalam membela dan menjaga kedaulatan negara tapi selama rezim Jokowi malah menjadi pendukung ketidakjujuran, pembiaran intervensi dan infiltrasi Asing (China), kedzaliman, dan berkompromi dengan para mafia (tanah, perjudian, perdagangan, dan pengerukan kekayaan negara).
TNI-Polri seharusnya berpedoman kepada UU dan Konstitusi. Jika Pimpinan salah dan melanggar Undang-undang dan Konstitusi, TNI-Polri harus mampu meluruskannya bukannya malah menjadi tangan kanan kedzaliman.
Kasus pembungkaman, kriminalisasi ulama, pembantaian 6 laskar FPI di KM 50, perjudian, peredaran miras, korupsi, dan intervensi Asing (China) dalam berbagai bidang, termasuk _cawe-cawe_ Jokowi di Pilpres dan Pilkada, semuanya adalah pelanggaran Undang-undang dan konstitusi
Ketiga, Lembaga Legislatif (DPR/MPR) yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar
Jika saja DPR/MPR melaksanakan fungsi dengan benar, Jokowi tidak akan berketerusan dalam kubangan dosa kedzaliman dan pelanggaran konstitusi secara berulang-ulang. Sampai  negara sudah mau hancur Anggota DPR/MPR belum juga sadar, mereka mala sibuk main judi online
Keempat,Lembaga pengelola dan pemilu yang telah berkhianat kepada rakyat dan konstitusi
Ada tiga lembaga yang paling bertanggung jawab atas kerusakan  kepemimpinan Jokowi, yaitu KPU, Bawaslu dan MK. Ketiga lembaga negara itu harus bertanggung jawab atas segala kebijakan buruk Jokowi yang telah menghancurkan tatanan bernegara dan membuat sengsara rakyat Indonesia.
Kelima, Para Pembantu Presiden dan Ketum Parpol Koalisi Pemerintah
Sebagai orang dekat Presiden, seharusnya mereka tidak tunduk begitu saja atas kebijakan dan perintah yang melanggar Undang-undang, Hukum, Etika dan moral. Anehnya mereka yang dulu ketika belum bergabung dengan  pemerintahan Jokowi sangat kritis bahkan meledek Jokowi, tetapi setelah bergabung rezim Jokowi berubah menjadi bisu, menjadi buzzer, bahkan ada yang jadi penjilat.
Hari-hari ini dan seterusnya ke depan, Jokowi bakal menuai badai yang selama ini ditanamnya. Jika saja kejadian ini terjadi di Jepang, , Presiden dan Para Menteri, bukan saja sudah mundur, tapi mungkin sudah harakiri.
Akankah Jokowi sadar akan terlalu banyak kekeliruannya dalam memimpin negara sehingga mau mundur, atau menunggu datangnya adzab Allah ?
Wallahu a’lam
Bandung, 22 Dzulhijjah 1445
Oleh: Sholihin MS
Pemerhati Sosial dan Politik
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.