Roy Suryo Ungkap Penyebab Pemerintah Tak Ada Back Up Data Sebelum Peretasan PDN: Itu Konyol

Pakar Telematika Roy Suryo turut menyoroti peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh yang saat ini masih menjadi sorotan publik.

Pakar Telematika Roy Suryo baru-baru ini mengungkapkan penyebab Pemerintah tidak memiliki pencadangan atau back up data sebelum adanya peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh hacker.

Awalnya, Pakar Telematika Roy Suryo menyoroti kualitas Pusat Data Nasional (PDN) yang mengalami penurunan spesifikasi.

Di mana PDN memiliki dua lokasi berbeda yakni di Jakarta dan Surabaya.

Roy Suryo juga menjelaskan sistem pencadangan dalam teknologi informasi memiliki empat tier.

“Ini (PDN red.) sebenarnya sudah downgrade-spec terus terang,” kata Roy Suryo seperti dikutip Kilat.com dari kanal YouTube Bambang Widjojanto Selasa, 2 Juli 2024.

“Tier 4 itu gampangannya gini kalo dia down, gak boleh dalam hitungan jam itu harus (dalam hitungan red.) menit harus up lagi,” ujarnya.

Namun untuk PDN yang di Jakarta kata Roy, belum mencapai tier empat.

Mantan Menpora ini mengaku bingung dengan PDN di Surabaya yang sudah menggunakan tier empat namun sistem proteksinya yang masih mengandalkan Windows Defender.

“Nah itu yang Jakarta konon dalam spek yang saya intip itu tidak mencapai tier 4, dia tier 3 miliknya Lintasarta, akhirnya data itu banyak ditaruh di Surabaya yang di Telkom itu catatannya sudah masuk tier 4,” ucapnya.

“Cuman tier 4 kok kalo proteksinya pake Windows Defender ini agak serem,” lanjutnya.

Dirinya lantas mengungkapkan penyebab Kementerian dan Pemerintah Daerah tidak memiliki pencadangan data sendiri.

Hal ini lantaran terbitnya Perpres yang memerintahkan agar semua Kementerian dan Pemerintah Daerah menaruh servernya di Jakarta.

“Nah celakanya lagi Perpres sudah keluar, Peraturan Presiden yang mengharuskan semua daerah untuk menaruh semua server di Jakarta,” ungkapnya.

“Sehingga daerah-daerah itu sekarang gak boleh lagi kalo mengupayakan server sendiri, itu lah alasan kenapa back up gak ada,” sambungnya.

Bahkan Roy Suryo mengungkapkan Pemerintah Daerah yang memiliki pencadangan sendiri usai terbitnya Perpres tersebut akan diaudit oleh BPK.

“Itu daerah-daerah sekarang sudah gak boleh lagi (back up data sendiri red.) nanti mereka kena (audit red.) BPK, itu kan konyol,” sebutnya.

Dirinya juga meyakini pihak peretas yang membobol PDN tidak hanya sekedar masuk ke dalam sistem, melainkan juga melakukan pencurian data.

Roy lantas menganalogikan sosok peretas sebagai seorang pelaku pencurian.

“Ibaratnya kita seorang pencuri, kita berhasil masuk rumah orang terus liat banyak barang dalam brangkas, kita berhasil buka brangkas apa ya iya cuman kita lihat saja terus kita kunci brangkasnya terus kita pergi? Kan nggak, ya diambil dong barangnya,” katanya.

“Kalo secara digital, kalo barang yang diambil itu pasti di-copy dulu,” tuturnya.(*)

Sumber: kilat

Foto: Kolase Roy Suryo dan ilustrasi pencadangan data (kemenpora.go.id)