Reformasi Polri Harus Dimulai dengan Pergantian Pimpinan dan di Bawah Kementerian
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai upaya reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan berjalan efektif jika diawali dengan pergantian pimpinan Polri.
Menurut Dedi, kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo terbukti belum mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia menilai, citra kepolisian justru menurun terutama setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.
“Selama ini terbukti di era Listyo Sigit, kepercayaan publik pada Polri kian turun. Banyak pula kericuhan publik yang tidak bisa diselesaikan,” kata Dedi kepada Inilah.com di Jakarta, Minggu (19/10/2025)
Dedi menambahkan, reformasi Polri semestinya juga mencakup perubahan mendasar terhadap posisi dan fungsi lembaga tersebut. Menurutnya, gagasan agar Polri berdiri di luar pemerintah justru tidak menghasilkan perbaikan berarti.
“Jika reformasi memberi mandat agar Polri keluar dari pemerintah dan berdikari, maka saat ini terbukti gagal menjadi lebih baik,” ujarnya menambahkan
Ia bahkan membuka opsi agar Polri kembali berada di bawah kendali pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
“Dengan batasan itu, Polri akan sedikit terawasi dan tidak memiliki kewenangan terlalu besar, sehingga bisa fokus hanya pada keamanan dan ketertiban dalam negeri,” tutur Dedi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Tim Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto, akan diumumkan pada pertengahan Oktober 2025, setelah pulang ke Indonesia dari kunjungan luar negeri.
“Saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan bulan Oktober sudah akan diumumkan Komisi Kepolisian itu, Reformasi Kepolisian itu,” kata Yusril kepada awak media di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).
Yusril menjelaskan, susunan anggota tim reformasi akan diumumkan langsung oleh Presiden. Tim tersebut bakal diisi sejumlah ahli hukum tata negara, termasuk mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie.
“Dan sejumlah nama sudah digadang-gadang menjadi anggotanya Pak Mahfud, Pak Jimly, dan lain-lain begitu, dan akan bekerja,” ucap Yusril.
Ia menegaskan, pembentukan Tim Reformasi Polri oleh Presiden tidak akan tumpang tindih dengan tim reformasi internal Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sumber: inilah
Foto: Tito Karnavian dan Listyo Sigit Prabowo/Net