Kunjungan Muspida Kabupaten Mimika Di Kampung Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah
Polda Papua Tengah — Polres Mimika.
Rombongan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Mimika melaksanakan kunjungan kerja ke Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau kondisi masyarakat pasca aksi penyerangan dan pembakaran rumah di Kampung Mogodagi yang dilakukan sekelompok warga dari lima kampung, yakni Kapiraya, Mupuruka, Uta, Wumuka, dan Wakia. Senin, (01/12/25)
Rombongan Muspida terdiri dari Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, S.Pd., Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau, Amd.T., Sekda Mimika Abraham Kateyau, Kapolres Mimika Akbp Billy H. Budiman, S.I.K., M.H, sejumlah pimpinan OPD, unsur TNI–Polri, serta anggota DPRK Dapil 6. Kehadiran rombongan disambut oleh masyarakat setempat yang diwakili Kepala Distrik Mimika Barat Tengah, Lukas Muyapa.
Dalam pelaksanaan kegiatan, personel gabungan TNI–Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya kunjungan. Pengamanan dipimpin oleh Kapolsek Mimika Barat Ipda Jamiludin dengan dukungan personel Brimob, Sabhara, Reskrim, Intelkam, TNI Kodim 1710/Mimika, dan unsur lain terkait.
Setibanya di Kampung Kapiraya, Wakil Bupati Mimika membuka dialog bersama masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah hadir untuk mendengar langsung aspirasi warga terkait konflik tapal batas antara masyarakat Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai yang menjadi pemicu ketegangan di wilayah tersebut.
Kapolres Mimika Akbp Billy Hildiario Budiman, S.I.K, M.H, dalam kesempatan itu mengimbau masyarakat agar tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik lanjutan. Kapolres menegaskan bahwa penyelesaian tapal batas sedang dikomunikasikan oleh pihak terkait, serta akan dibahas dalam pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Pusat dan Kemendagri pada tanggal 16 bulan ini.
Sejumlah tokoh masyarakat Kapiraya turut menyampaikan keluhan dan tuntutan, antara lain penegasan batas wilayah adat Mimikawee, penghentian aktivitas penambangan ilegal, pembangunan pos keamanan permanen, perbaikan fasilitas umum, serta evaluasi proyek-proyek pemerintah yang tidak berfungsi. Mereka berharap pemerintah memberikan solusi konkret untuk menghentikan konflik serta menjamin keamanan masyarakat.
Wakil Bupati Mimika menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke forum resmi bersama Pemerintah Kabupaten Deiyai dan Pemerintah Provinsi. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan pos keamanan, termasuk Koramil, Polsek, dan kantor distrik di Kapiraya, akan direalisasikan setelah adanya kesepakatan final terkait tapal batas wilayah.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan surat aspirasi masyarakat kepada Wakil Bupati serta penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat Kapiraya dan perwakilan aparat keamanan di lokasi.
Rombongan Muspida meninggalkan Kapiraya dalam keadaan aman dan terkendali.
Pengamanan berjalan dengan baik, situasi kondusif selama kegiatan berlangsung, Kunjungan ini menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam meredam konflik pasca insiden di Kampung Mogodagi, Diharapkan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Deiyai segera mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk menyelesaikan konflik horizontal terkait tapal batas agar tidak meluas.