Dishub Matangkan QRIS, Akui Kendala Anggaran dan Kesiapan Masyarakat
PENAJAM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara tengah gencar memfinalisasi rencana pengembangan sistem pembayaran retribusi secara nontunai menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada berbagai lokasi pelayanan. Meskipun demikian, proses ekspansi sistem ini tidak dapat dilakukan secara instan, mengingat adanya tantangan teknis, pembiayaan, dan adaptasi sosial.
Kepala Dishub PPU, Alimuddin, menjelaskan bahwa saat ini, implementasi pembayaran elektronik tersebut baru beroperasi di Pelabuhan Buluminung, sementara loket di Pasar Nenang masih dalam fase penyiapan.
Alimuddin menekankan bahwa rencana perluasan penggunaan QRIS memerlukan kajian yang cermat dan tidak bisa diterapkan dengan terburu-buru. Hal ini lantaran harus diselaraskan dengan kondisi kesiapan masyarakat dan tuntutan implementasi sistem yang menyeluruh.
”Rencana perluasan ini harus kami telaah dahulu, sebab masyarakat terkadang menginginkan kecepatan. Sementara itu, penerapan QRIS membutuhkan kolaborasi dan persiapan yang paripurna,” ujar Alimuddin (15/12/25).
Ia mengakui bahwa kebijakan pemerintah pusat memang mendorong penuh ke arah elektronisasi dalam proses penarikan retribusi. Meskipun tuntutan untuk beralih ke sistem nontunai sangat kuat, implementasi di lapangan masih menemui beberapa hambatan yang signifikan.
Menurut Alimudin, faktor utama yang menyebabkan penerapan QRIS belum dapat dilakukan secara masif dan serentak di banyak titik adalah keterbatasan perangkat keras dan kebutuhan pendanaan.
Penyediaan perangkat pembaca, papan informasi, serta jaminan konektivitas jaringan, memerlukan anggaran yang memadai dan penyelarasan teknis yang tidak sederhana.
”Saat ini kami belum bisa mengaplikasikan sistem ini sepenuhnya karena fasilitas pendukung masih terbatas, dan untuk menyediakannya tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Dishub kini fokus pada persiapan infrastruktur dasar, seperti pemasangan plang atau papan informasi tentang tata cara pembayaran QRIS.
Selanjutnya, aspek konektivitas dan teknis pembayaran akan diintegrasikan melalui kemitraan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ditunjuk sebagai mitra resmi dalam skema pembayaran retribusi elektronik ini.
”Untuk sementara, kita siapkan terlebih dahulu papan informasinya. Sementara konektivitas sistem akan diatur dan diselaraskan melalui kerja sama yang erat dengan BPD,” tutup Alimuddin. (Adv)
The post Dishub Matangkan QRIS, Akui Kendala Anggaran dan Kesiapan Masyarakat first appeared on Beritakaltimterkini.com.