Polda Papua Gandeng Komnas HAM, Pastikan Rekrutmen Polri 2026 Bersih dan Transparan Melalui Pengawasan Digital
Jayapura – Polda Papua menggelar dialog interaktif bertajuk “Polisi Menyapa” dengan tema “Membangun dan Menjaga Sumber Daya Manusia Polri di Tanah Papua”, yang disiarkan langsung dari Studio LPP TVRI Jayapura, Kamis (02/04/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., dengan menghadirkan narasumber utama Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol. Eko Rudi Karyanto, S.I.K., dan Kasubbagdiapers Bagdalpers Biro SDM Polda Papua AKP Rachmad Ridho Satrio, S.I.K. Turut bergabung via sambungan jarak jauh, Ketua Komnas HAM Papua, Bapak Frits Ramandey, S.Sos., M.H.
Dalam dialog tersebut, AKP Rachmad Ridho Satrio menjelaskan bahwa pendaftaran online yang dibuka sejak 9 Maret telah resmi ditutup pada 30 Maret 2026. Saat ini, proses telah memasuki tahapan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal.
“Tahun ini penerimaan terbagi menjadi tiga jalur yaitu Akpol, Bintara, dan Tamtama. Khusus untuk Bintara, kami membuka berbagai kejuruan seperti tugas umum, intelijen, hingga tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan spesifik di wilayah Papua,” ungkap AKP Rachmad.
Ia juga mengingatkan para calon peserta untuk mempersiapkan diri secara matang karena seleksi meliputi aspek kesehatan, akademik, hingga psikologi yang dilakukan secara ketat untuk menjamin profesionalisme anggota Polri di masa depan.
Menanggapi stigma negatif mengenai “titipan” atau biaya masuk Polri, Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol. Eko Rudi Karyanto memberikan jaminan bahwa sistem rekrutmen saat ini telah bertransformasi secara digital untuk menutup celah kecurangan.
“Jika masyarakat menemukan indikasi pelanggaran atau oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan, silakan lapor melalui QR Code Dumas Presisi. Sistem ini aktif 24 jam dan laporan akan langsung ditindaklanjuti dalam waktu maksimal satu hari. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor,” tegas Kombes Pol. Eko Rudi.
Berdasarkan data Bid Propam menunjukkan bahwa sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026, telah masuk sebanyak 121 laporan masyarakat melalui sistem tersebut, yang mayoritas terkait persoalan internal dan telah diselesaikan sebanyak 60%.
Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengapresiasi langkah keterbukaan Polda Papua. Sebagai pengawas eksternal, Komnas HAM hadir untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dan keadilan dijalankan dalam setiap tahapan seleksi.
“Potensi praktik tidak sehat selalu ada, baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pengawasan bersama antara Polri, Komnas HAM, dan masyarakat sangat krusial. Masuk Polri harus didasarkan pada kemampuan diri sendiri, bukan kekuatan uang atau bantuan pihak tertentu,” tutur Frits Ramandey.
Polda Papua mengimbau kepada seluruh calon siswa dan orang tua agar percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak tergiur oleh janji oknum yang mengaku bisa membantu kelulusan. Seluruh proses rekrutmen Polri tidak dipungut biaya sedikit pun (Gratis).