Filipina Murka, China Daily Unggah Video AI Bergambar Monyet

Ketegangan antara Filipina dan China kembali memanas setelah media pemerintah China, China Daily, mengunggah video berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan Filipina sebagai seekor monyet yang dipermalukan di tengah sengketa Laut China Selatan. Pemerintah Filipina mengecam video tersebut sebagai propaganda rasis, tidak manusiawi, dan menghina martabat bangsa.

Video yang diunggah pada 10 Juli itu memperlihatkan seekor monyet mengenakan kaus bergambar bendera Filipina dipaksa naik ke sebuah panggung karaoke reyot di atas perahu oleh dua lengan yang masing-masing membawa bendera Amerika Serikat dan Jepang.

Dalam video tersebut, monyet itu dimarahi karena menyanyikan lagu yang dianggap salah. Setelah mengangkat selembar kertas bertuliskan “South China Sea Arbitration Award”, karakter tersebut kemudian dilempar ke laut dan disemprot meriam air.

Video itu diyakini menyindir kemenangan Filipina dalam putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag pada 2016 yang menyatakan klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan penggambaran tersebut tidak dapat dibenarkan meski kedua negara memiliki perbedaan pandangan hukum maupun politik mengenai sengketa wilayah.

“Penyelesaian perbedaan hukum dan politik tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan gambaran yang mengganggu dan tidak pantas dalam ruang publik negara yang bertanggung jawab,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Filipina.

Manila juga mendesak China Daily segera menghapus video tersebut karena dinilai hanya memperburuk ketidakpercayaan antara kedua negara.

“Penggambaran semacam ini dan penyebaran informasi yang menyesatkan hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara Filipina dan China,” tambah pernyataan itu.

Kementerian Pertahanan Filipina juga melontarkan kecaman keras terhadap video tersebut.

Menteri Pertahanan Gilbert Teodoro menyebut video AI itu sebagai propaganda yang tercela dan menunjukkan kemunduran moral serta intelektual mesin propaganda China.

Menurut Teodoro, perilaku pemerintah China belakangan semakin menunjukkan kontradiksi yang tidak bisa lagi diabaikan.

Hingga Jumat (17/7/2026), video tersebut masih dapat diakses melalui halaman Facebook resmi China Daily.

Kontroversi ini muncul bertepatan dengan satu dekade putusan Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag yang memenangkan Filipina dalam sengketa Laut China Selatan.

Pada 2016, tribunal internasional menyatakan klaim “nine-dash line” yang diajukan Beijing tidak memiliki dasar hukum berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Namun, China menolak putusan tersebut dan menyatakan pengadilan tidak memiliki yurisdiksi.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara kedua negara terus meningkat akibat tumpang tindih klaim wilayah di Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal, yang hanya berjarak sekitar 160 kilometer dari Filipina.

Penjaga Pantai China beberapa kali menggunakan meriam air bertekanan tinggi terhadap kapal-kapal Filipina yang beroperasi di kawasan sengketa. Insiden tersebut menyebabkan kerusakan kapal dan melukai sejumlah awak.

Bahkan, bentrokan di laut sempat melibatkan penggunaan senjata tajam seperti pisau, tombak, hingga pedang oleh personel kedua negara.

Dalam keterangan unggahan video tersebut, China Daily kembali menegaskan sikap resmi Beijing yang menolak putusan arbitrase internasional.

Media pemerintah China itu menyebut putusan arbitrase tidak membawa perdamaian, melainkan menjadi sumber konfrontasi yang dibungkus dengan dalih hukum.

China Daily juga menuduh Filipina sengaja memanfaatkan dukungan Amerika Serikat dan Jepang sehingga menjadikan negaranya sebagai pion dalam persaingan geopolitik.

Video bergambar monyet tersebut bukan satu-satunya materi satir yang diunggah China Daily dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, media itu juga mempublikasikan ilustrasi yang menggambarkan Filipina sebagai badut dan ular dalam rangka menyindir kebijakan Manila terkait sengketa Laut China Selatan.

Sumber: BBC