Prabowo Sedang Alami Krisis Identitas Politik; Apakah Presiden Perubahan atau Pewaris Kekuasaan Jokowi?

Oposisi Cerdas | Menurunnya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo tidak boleh dibaca semata-mata sebagai persoalan angka survei atau fluktuasi popularitas. Di baliknya terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu semakin lebarnya jarak antara ekspektasi perubahan yang dibangun pemerintahan Prabowo dengan realitas yang dirasakan sebagian masyarakat.

Sedikitnya ada tiga persoalan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, yaitu tekanan ekonomi, komunikasi politik Presiden yang kerap menimbulkan kontroversi, dan persepsi bahwa pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya memutus diri dari warisan kekuasaan Jokowi.

Pertama, Masyarakat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Mereka hidup dari daya beli, pekerjaan, pendapatan, harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan kepastian masa depan. Karena itu, ketika masyarakat merasakan tekanan ekonomi, pemerintah terus menyampaikan berbagai indikator keberhasilan, akan muncul kesenjangan antara narasi pemerintah dan pengalaman yang dihadapi rakyat. Pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan manfaatnya secara luas seakan kehilangan makna politiknya.

Kedua, Prabowo memiliki gaya komunikasi spontan. Namun dalam kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian, komunikasi Presiden harus jauh lebih terukur. Pernyataan yang kontroversial dianggap tidak sensitif terhadap kritik publik dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan.

Presiden tidak cukup hanya menjelaskan bahwa pemerintah bekerja. Presiden harus mampu membuat rakyat merasakan bahwa pemerintah memahami kesulitan mereka. Dalam politik modern, komunikasi bukan sekadar kosmetik pemerintahan. Komunikasi adalah bagian dari legitimasi.

Ketiga, Prabowo adalah bagian dari pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian maju dalam kontestasi 2024 dengan dukungan politik dari Jokowi serta hubungan politik yang sangat dekat dengan kekuasaan sebelumnya. Akibatnya muncul persepsi “Prabowo adalah Presiden perubahan, atau sebenarnya kelanjutan Jokowi dengan wajah baru?”

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika kebijakan atau pejabat era sebelumnya masih dipertahankan. Jika publik sudah mempunyai persepsi bahwa pemerintahan Jokowi meninggalkan persoalan serius misalnya mengenai utang, korupsi, demokrasi, hukum, oligarki, ketimpangan, lingkungan, dan kualitas institusi negara maka Prabowo akan menghadapi apa yang dalam politik dapat disebut sebagai legacy burden

Karena itu, pertanyaan yang semakin relevan bagi pemerintahan Prabowo adalah apakah Prabowo benar-benar membawa perubahan, atau hanya melanjutkan sistem lama dengan konfigurasi kekuasaan baru?. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan slogan. Ia hanya dapat dijawab dengan tindakan. Sebagi contoh tuntutan masyarakat perlu POLRI, Prabowo memang membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri, namun tindakan akhirnya tetap tidak terjadi reformasi, malah Kapolri Lystio Sigit semakin Berjaya.

Jika pemerintahan Prabowo ingin membangun legitimasi politiknya sendiri, maka diperlukan keberanian untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang bermasalah, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat institusi hukum, membuka ruang kritik, mengevaluasi pejabat yang sudah lama tanpa kinerja yang jelas dan memastikan kebijakan ekonomi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Prabowo tidak mungkin terus-menerus menikmati keuntungan dari warisan politik Jokowi sekaligus meminta publik melupakan seluruh beban politik warisan tersebut. Jika yang diteruskan adalah hal-hal yang baik, tentu harus dipertahankan. Tetapi jika terdapat kebijakan atau praktik kekuasaan yang terbukti bermasalah, maka keberlanjutan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari koreksi.

Pemerintahan Prabowo harusnya berani menunjukkan garis pembatas yang jelas mana yang harus dihentikan. Sebab persoalan Indonesia hari ini bukan sekadar bagaimana mempertahankan kekuasaan, tetapi bagaimana mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. Kepercayaan itu tidak dapat dibangun dengan pencitraan, apalagi dengan pidato kontroversial.

Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui keberanian melakukan koreksi, keberpihakan kepada rakyat, pemerintahan yang kompeten, penegakan hukum yang adil, serta kesediaan Presiden mendengar kritik. Jika pemerintah gagal membaca sinyal ini, maka persoalannya bukan lagi sekadar turunnya popularitas Presiden. Yang terancam adalah legitimasi moral dan politik pemerintahan itu sendiri.

Karena itu, sebagai aktivis pergerakan, saya meminta kepada Presiden Prabowo untuk tidak defensif menghadapi kritik publik. Jadikan kritik sebagai alarm, tekanan ekonomi sebagai peringatan, dan turunnya kepercayaan publik sebagai momentum untuk melakukan koreksi besar-besaran. Indonesia tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar merasa berhasil.

Indonesia membutuhkan pemerintah yang mampu membuktikan bahwa rakyat memang sedang dibuat lebih sejahtera, negara semakin kuat, hukum semakin adil, dan pemerintahan benar-benar berbeda dari masa lalu.

Bandung, 10 Agustus 2026