“Yang Pasti Ada!” Jaksa Agung Sebut Pejabat KLHK jadi Tersangka, Rumah Siti Nurbaya Digeledah, Bambang Hendroyono Diperiksa Berulang

Oposisi Cerdas | Penyidikan dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin menjadi sorotan. 

Perkara yang mencakup periode 2015–2024 itu bersinggungan dengan masa kepemimpinan Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Yang membuat perkara ini semakin mengusik perhatian publik bukan hanya lamanya rentang waktu yang sedang diusut, tetapi juga langkah penyidik yang telah menggeledah kediaman Siti Nurbaya dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik.

Kejagung membenarkan penggeledahan rumah mantan Menteri LHK tersebut. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menyatakan penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan tata kelola kebun dan industri kelapa sawit periode 2015–2024.

Namun, penggeledahan bukan berarti Siti Nurbaya telah ditetapkan sebagai tersangka. Hingga informasi yang tersedia dalam perkara ini, belum ada pernyataan Kejagung yang menetapkan Siti Nurbaya sebagai tersangka.

Justru di sinilah pertanyaan publik semakin besar: apa sebenarnya yang sedang dicari penyidik dari kediaman mantan menteri tersebut dan sejauh mana hasil penggeledahan itu mengarah kepada pengungkapan konstruksi perkara?

Kejagung sebelumnya menyatakan telah menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari rumah Siti Nurbaya. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi lain untuk mengumpulkan bukti terkait tata kelola kebun dan industri sawit.

Syarief ketika itu menyebut penyidikan masih bersifat umum sehingga belum bersedia membeberkan posisi perkara secara rinci. Namun, ia memastikan proses hukum berjalan.

Perkara tersebut menjadi semakin serius karena rentang waktu yang disidik mencapai hampir satu dekade. Periode 2015–2024 mencakup masa panjang pengelolaan kawasan hutan dan perkebunan sawit di bawah institusi yang saat itu bernama KLHK.

Dengan rentang waktu sepanjang itu, publik tentu tidak hanya ingin melihat siapa yang melakukan transaksi, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana kebijakan, kewenangan, perizinan, pelepasan kawasan hutan, hingga pengelolaan perkebunan sawit bisa berlangsung selama bertahun-tahun.

Nama Siti Nurbaya menjadi sorotan setelah rumahnya digeledah penyidik. Namun, fakta tersebut tidak otomatis membuktikan keterlibatan pidana.

Kejagung pada Januari 2026 menyatakan pemeriksaan terhadap Siti Nurbaya akan dijadwalkan.

Artinya, posisi Siti Nurbaya dalam perkara harus dibaca secara hati-hati. Ia merupakan mantan Menteri LHK pada periode yang beririsan dengan tempus perkara, tetapi status hukum seseorang tetap harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan proses penyidikan.

Justru karena itu, publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai apakah pemeriksaan Siti Nurbaya telah dilakukan, materi apa yang sedang didalami, serta bagaimana penyidik menghubungkan kebijakan dan keputusan yang diambil pada masa kepemimpinannya dengan perkara yang sedang diusut.

Jangan sampai penggeledahan rumah mantan pejabat tinggi hanya berhenti menjadi headline, sementara substansi perkara tidak pernah dibuka secara terang.

Sorotan lain mengarah kepada Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono.

Dalam naskah sumber Monitorindonesia.com, sumber yang mengetahui jalannya penyidikan menyebut Bambang diduga telah diperiksa lebih dari tiga kali.

Informasi tersebut tentu belum dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan pidana. Pemeriksaan sebagai saksi tidak sama dengan status tersangka.

Namun, posisi Bambang menjadi penting untuk ditelusuri karena ia merupakan pejabat struktural tinggi di KLHK dan disebut dalam sumber sebagai salah satu figur yang berada dalam lingkaran pengelolaan kebijakan kementerian.

Pertanyaan publik kemudian menjadi semakin tajam: mengapa seseorang sampai disebut diperiksa berulang kali? Apa yang sebenarnya sedang didalami penyidik? Dan apakah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan proses pengelolaan kawasan hutan dan tata kelola sawit yang kini menjadi objek penyidikan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyidik.

Yang jelas, Kejagung sebelumnya memang melakukan penggeledahan terhadap sejumlah ruangan di lingkungan KLHK, termasuk Sekretariat Jenderal, unit pengawasan dan pengendalian, direktorat yang menangani PNBP berupa PSDH dan Dana Reboisasi, direktorat pelepasan kawasan hutan, penegakan hukum, serta Biro Hukum.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh empat boks dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan, antara lain, dengan proses pelepasan kawasan hutan.

Perkara ini juga tidak lagi berada pada tahap awal pengumpulan informasi.

Sumber Monitorindonesia.com menyebut sedikitnya 77 orang telah diperiksa dari unsur kementerian, swasta dan pihak lain yang diduga mengetahui mekanisme pengelolaan kawasan hutan.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah menyentuh cukup banyak pihak.

Lebih jauh, sumber yang sama menyebut adanya dugaan transaksi keuangan bernilai miliaran hingga ratusan miliar rupiah yang mengalir kepada oknum pejabat KLHK.

Dugaan aliran uang tersebut disebut berkaitan dengan proses perubahan status kawasan hutan menjadi kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perkebunan sawit maupun kepentingan usaha lainnya.

Penyidik juga dikabarkan mendalami dugaan penggunaan perusahaan cangkang atau paper company sebagai sarana transaksi untuk menyamarkan aliran dana kepada pihak-pihak tertentu.

Semua informasi tersebut masih merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Namun jika nantinya terbukti, perkara ini berpotensi memperlihatkan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran administratif.

Sebab, yang sedang dibongkar bukan hanya dugaan suap individu, melainkan kemungkinan adanya pola penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Sorotan publik semakin menguat setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya menyatakan telah menemukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut.

Burhanuddin juga menyebut adanya pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan KLHK yang telah masuk dalam proses hukum.

“Yang pasti ada. Sudah ada perbuatan melawan hukum, sudah kami inventarisir, sedang pendalaman,” kata Burhanuddin.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa Kejagung sendiri sejak awal telah memberikan sinyal adanya pihak internal kementerian yang masuk dalam radar penyidikan.

Tetapi masalahnya, identitas pejabat yang dimaksud belum dibuka.

Di satu sisi publik mendengar bahwa dugaan perbuatan melawan hukum telah ditemukan. Di sisi lain, masyarakat belum mendapatkan gambaran yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana konstruksi perkaranya.

Di sinilah transparansi Kejagung diuji.

Penggeledahan telah dilakukan. Dokumen telah diamankan. Barang bukti elektronik telah disita. Puluhan saksi telah diperiksa. Nama pejabat KLHK disebut masuk dalam proses hukum. Bahkan muncul informasi mengenai dugaan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah.

Tetapi pertanyaan paling mendasar masih belum terjawab:

Dewan Pendiri dan Pembina Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia, La Ode Hasanuddin Kansi, menilai perkembangan perkara tersebut perlu dijelaskan kepada publik.

“Kami melihat ada keganjilan serius. Di satu sisi Kejagung mengatakan proses penyidikan masih berjalan, tetapi di sisi lain masyarakat tidak melihat perkembangan yang nyata,” ujarnya.

Menurutnya, penggeledahan besar-besaran tidak boleh berhenti menjadi tindakan prosedural.

Jika bukti telah diperoleh dan pemeriksaan saksi terus dilakukan, masyarakat berhak mengetahui ke mana arah penyidikan.

Sebab perkara ini menyangkut sumber daya alam, kawasan hutan dan industri sawit yang memiliki nilai ekonomi sangat besar.

Direktur Genesis, Egi, bahkan menilai penegakan hukum dalam perkara tersebut harus mampu membongkar dugaan praktik korupsi secara sistemik.

“Penegakan hukum ini tidak boleh berhenti pada individu semata, tetapi harus membuka secara menyeluruh praktik korupsi yang telah lama menggerogoti tata kelola kehutanan,” ujarnya.

Kejaksaan Agung sendiri memastikan perkara tersebut belum dihentikan.

Jampidsus Febrie Adriansyah ketika dikonfirmasi pada Mei 2026 hanya menjawab singkat mengenai kelanjutan perkara.

“Lanjut,” katanya.

Namun, publik membutuhkan lebih dari sekadar kata “lanjut”.

Publik ingin mengetahui apakah pemeriksaan terhadap Siti Nurbaya sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya. Publik juga ingin mengetahui sejauh mana pemeriksaan terhadap Bambang Hendroyono dan pejabat lain yang disebut dalam penyidikan.

Lebih jauh lagi, masyarakat ingin melihat apakah dugaan aliran dana miliaran hingga ratusan miliar rupiah benar-benar berhasil ditelusuri hingga penerima manfaat akhirnya.

Jika bukti mengarah kepada pejabat tertentu, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Jika bukti tidak cukup untuk menjerat seseorang, hal itu pun harus dihormati sebagai bagian dari prinsip hukum.

Tetapi satu hal yang tidak boleh terjadi adalah perkara besar dibiarkan menggantung tanpa kejelasan sementara publik terus menunggu.

Kasus tata kelola sawit ini pada akhirnya bukan hanya ujian bagi penyidik Jampidsus. Ini adalah ujian bagi keberanian negara membongkar dugaan penyalahgunaan kekuasaan di sektor sumber daya alam.

Nama Siti Nurbaya telah muncul setelah rumahnya digeledah. Nama Bambang Hendroyono disebut dalam informasi mengenai pemeriksaan berulang. Pejabat eselon I dan II KLHK disebut Jaksa Agung masuk proses hukum. Puluhan saksi telah diperiksa.

Kini bola berada di tangan Kejagung.

Publik menunggu: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, siapa yang diduga menikmati aliran uang, bagaimana kawasan hutan bisa dialihkan untuk kepentingan usaha, dan kapan tersangka kasus ini diumumkan?

Jangan sampai penggeledahan besar hanya menghasilkan tumpukan dokumen, sementara aktor yang diduga berada di balik permainan tata kelola sawit tetap bersembunyi di balik kabut penyidikan

Sumber: monitorIndonesia 

Foto: Siti Nurbaya Bakar (kiri) dan Bambang Hendroyono (kanan) (Foto: Kolase MI)