Pemprov Papua Pegunungan dan BI Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Kemandirian Pangan
WAMENA, 1 September 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga barang sekaligus mendorong kemandirian pangan di wilayah Papua Pegunungan.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya yang dihadiri jajaran pimpinan serta pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Selasa (1/9/2026).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Pegunungan, Lukas W. Kossay, mengatakan pertemuan tingkat tinggi tersebut menjadi momentum penting untuk merumuskan kebijakan strategis dalam pengendalian inflasi dan penguatan sektor pangan di daerah.
“Kami berharap melalui kegiatan ini ada sebuah kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dan kemandirian pangan di Papua Pegunungan sehingga dapat menurunkan inflasi di daerah ini,” kata Lukas saat membuka kegiatan tersebut.
Menurut Lukas, kondisi inflasi di Papua Pegunungan masih menjadi perhatian bersama. Berdasarkan data inflasi, Papua Pegunungan mengalami dinamika yang cukup kompleks. Pada Juli 2026, inflasi secara year on year (y-o-y) tercatat sebesar 4,64 persen, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,84 persen dan menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Sementara target inflasi nasional seharusnya kita berada di kisaran 2,5 kurang lebih 1 persen. Hal ini mendorong urgensi kita semua untuk bersama-sama menyusun strategi pengendalian inflasi,” ujarnya.
Lukas menjelaskan, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan memastikan kecukupan kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus dilakukan melalui peningkatan produktivitas petani lokal serta kesiapsiagaan menghadapi ketidakpastian kondisi cuaca.
Menurutnya, informasi dan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengantisipasi gangguan terhadap produksi maupun distribusi pangan.
Selain itu, kehadiran perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam kegiatan tersebut dinilai menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
“Sebagai bentuk mitigasi, kita perlu penguatan kemandirian pangan lokal, salah satunya melalui pengembangan sektor pertanian yang dapat menguatkan pemenuhan kebutuhan pangan di Papua Pegunungan,” katanya.
Lukas mengakui, dalam perkembangannya Papua Pegunungan masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar wilayah. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi secara bertahap melalui penguatan produksi pangan lokal.
“Mari bersama-sama kita mengawal penguatan pangan lokal sembari perlahan kita kurangi ketergantungan terhadap wilayah lain. Tuhan telah memberikan tanah Wamena penuh dengan kekayaan alam yang melimpah dan begitu subur, mari kita optimalkan potensi tersebut agar kita bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Pegunungan,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara TPID Papua Pegunungan dan TPID Kabupaten Jayawijaya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui terciptanya harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau.
Selain pengendalian inflasi, Lukas juga mendorong agar forum tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai inovasi dan kreativitas daerah dalam mengendalikan inflasi.
“Inovasi dan kreativitas pengendalian inflasi di Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya dapat kita perkenalkan dalam pelaporan kinerja ke Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui ajang TPID Awards,” katanya.
BI Dorong Langkah Konkret Pengendalian Inflasi
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Warsono, mengatakan pihaknya memfasilitasi High Level Meeting dan Capacity Building TPID Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya sebagai langkah konkret untuk merumuskan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah.
Menurut Warsono, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan, terutama dalam menghadapi dinamika inflasi Papua Pegunungan yang relatif tinggi pada Juni 2026.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah bersama BI dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menyusun langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian harga dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan dan perekonomian daerah dalam jangka panjang.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan penabuhan tifa oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Pegunungan Lukas W. Kossay, didampingi Kepala Perwakilan BI Papua Warsono dan Plt. Sekda Kabupaten Jayawijaya Tinggal Wusono.
Kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building TPID Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan produksi pangan lokal, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.
The post Pemprov Papua Pegunungan dan BI Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Kemandirian Pangan first appeared on pembaruanpapua.com.