Eks Anggota BIN Bongkar ‘Operasi Garis Dalam Jokowi’ Tahap Empat Pemenggalan Kepala Tanpa Kudeta
Oposisi Cerdas | Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, melontarkan analisis keras terkait situasi politik nasional setelah demonstrasi 27 Agustus 2026 yang diwarnai kerusuhan di sejumlah titik.
Sri Radjasa bahkan menyebut adanya apa yang ia istilahkan sebagai “operasi garis dalam” yang dikaitkannya dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, operasi tersebut telah memasuki fase yang jauh lebih serius.
“Operasi garis dalam Jokowi terhadap kekuasaan presiden ini sudah memasuki tahap empat, pemenggalan kepala tanpa kudeta,” kata Sri Radjasa Chandra di channel yang Abraham Samad, Jumat (4/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan saat menyoroti dinamika demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Sri Radjasa mempertanyakan sejumlah peristiwa yang terjadi dalam aksi tersebut, termasuk munculnya kerusuhan dan pembakaran sejumlah fasilitas.
Ia menilai situasi demonstrasi tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai benturan biasa antara massa aksi dan aparat keamanan.
“Ini demo 27 Agustus 2026 yang dua pihak dikendalikan. Yang ini dikendalikan, yang ngerusuh ini. Polisi dikendalikan,” ujarnya.
Sri Radjasa kemudian mempertanyakan bagaimana sejumlah pos polisi dapat dengan mudah menjadi sasaran pembakaran di tengah konsentrasi aparat yang saat itu disebutnya cukup besar dalam menghadapi massa demonstran.
“Kenapa bisa begitu mudahnya pos polisi dibakar?” katanya.
Dalam analisisnya, terdapat dinamika dan pergeseran situasi di lapangan ketika perhatian aparat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. Ia juga menyinggung adanya serangan dari kelompok yang disebutnya sebagai GRIB Jaya serta rangkaian peristiwa yang, menurut pandangannya, berujung pada meninggalnya seseorang bernama Bambang.
Sri Radjasa menilai kerusuhan yang muncul dalam demonstrasi tidak dapat dilepaskan dari pertarungan kepentingan elite.
Menurutnya, gerakan massa atau people power dapat menjadi instrumen politik ketika terdapat kelompok elite yang memiliki ambisi besar untuk melakukan perubahan kekuasaan.
“Itu tadi melalui kerusuhan, people power. Elite punya syahwat untuk merebut kekuasaan sangat besar,” ujarnya.
Ia menyebut situasi tersebut sebagai pertarungan serius yang tengah berlangsung di belakang panggung politik nasional.
“Artinya pertarungan itu sudah terjadi saat ini. Ini bahaya,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari pihak Joko Widodo terkait pernyataan Sri Radjasa Chandra yang mengaitkan istilah “operasi garis dalam” tersebut dengan mantan Presiden RI itu.