Kapolres Tolikara Pimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometerologi Kabupaten Tolikara Tahun 2025

Karubaga, Tolikara — Dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Tolikara, Kapolres Tolikara Kompol Roberth Hitipeuw, S.H., M.H., memimpin langsung pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Para PJU dan personel Polres Tolikara, personel Brimob BKO, personel Kodim 1716/Tolikara, personel Satgas 511/Pamtas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolikara, serta Dinas Perhubungan Udara (Bandara Karubaga).

Pada kesempatan itu, Kapolres Tolikara membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Dalam amanatnya, Kapolri menyampaikan salam sejahtera kepada seluruh peserta apel serta jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, pemuda, masyarakat, dan tamu undangan.

“Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan apel kesiapan dalam rangka tanggap darurat bencana, yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia,” ucap Kapolri dalam amanat tersebut.

Kegiatan Apel Gelar Pasukan merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Diharapkan seluruh personel dan stakeholder dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat untuk menjamin keselamatan masyarakat.

Kapolri menyampaikan bahwa bencana alam merupakan tantangan global yang dihadapi seluruh negara. Berdasarkan laporan UNDRR tahun 2025, lebih dari 124 juta jiwa terdampak bencana setiap tahun.

Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan “ring of fire” memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Hal itu sejalan dengan hasil survei World Risk Index 2025, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara dengan potensi bencana alam dan tingkat kerentanan cukup tinggi.

Berdasarkan data BNPB per 19 Oktober 2025, tercatat 2.606 kejadian bencana di Indonesia, di antaranya:

• 1.289 banjir

• 544 cuaca ekstrem

• 511 kebakaran hutan dan lahan

• 189 tanah longsor

• 22 gempa bumi

• 4 erupsi gunung berapi
  serta bencana lainnya.

Akibat peristiwa tersebut, 361 orang meninggal dunia, 37 hilang, 615 luka-luka, 5,2 juta warga mengungsi, serta 31.496 rumah dan 887 fasilitas umum mengalami kerusakan.

Dampak bencana tidak hanya fisik dan ekonomi, namun juga psikologis dan sosial masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mencegah serta menanggulangi potensi bencana.

Mengacu data BMKG, 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncak diprediksi terjadi November 2025 hingga Januari 2026. Kondisi ini meningkatkan potensi banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Pulau Jawa, Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Selain itu, BMKG juga memprediksi fenomena La Nina akan mulai terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026. Meskipun dalam kategori lemah, fenomena ini tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan intensitas curah hujan di atas normal.

Dalam situasi tersebut, kecepatan dan ketepatan respon menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana. Kesiapan TNI–Polri, pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, kementerian/lembaga, dan seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan quick response terhadap setiap situasi darurat.

Kapolri juga mengutip arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet paripurna pada 20 Oktober 2025:

“Negara diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari segala bahaya, termasuk ancaman badai dan bencana.”

Amanah tersebut, lanjutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab kedinasan, namun juga panggilan moral dan bentuk pengabdian tulus untuk kemanusiaan.

Penulis: Ardi