Polres Mimika Laksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Keluarga Di Kwamki Narama Bersama Forkopimda
Polda Papua Tengah – Polres Mimika menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dalam rangka penyelesaian konflik antar kelompok keluarga yang kembali memanas di Distrik Kwamki Narama. Rapat berlangsung pada Selasa, (18/11/2025) bertempat di Mako Polres 32, Jalan Agimuga, Distrik Kuala Kencana, Mimika.
Rapat dipimpin Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, S.I.K., M.H, dan dihadiri sekitar 15 tamu undangan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Asisten II Pemda Mimika Frans Kambu, Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Mimika Fiser Wiliam Monim, Plt. Kasubid Kewaspadaan Kesbangpol Rahmat Noviantara Rumbou, Kepala Distrik Kwamki Narama Naftali Edwin Hanuaebu, Ketua PN Timika Putu Mahendra, Anggota DPRK Mimika Alfian Akbar Balyanan, Kasi Pidum Kejari Mimika Maria Marsela, Danlanal Timika Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso, Danyon Brimob B Timika Kompol Umbu Sairo, Kasdim 1710/Mimika Mayor Inf Abdul Munir, Pasi Ops Kodim 1710 Kapten Inf Ahmad Zaini, dan Kasi Lidpamfik Satpom AU Lanud YKU Lettu POM Erlangga.
Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa konflik di Kwamki Narama bukan merupakan konflik antarsuku, melainkan persoalan antar keluarga yang telah berlangsung lama dan menimbulkan lebih dari 40 korban luka serta satu korban meninggal, Tiga provokator telah diamankan, salah satunya ASN.
“Kami memerlukan dukungan Pemda Mimika berupa pendirian tiga pos pengamanan semi permanen dalam dua hari ke depan. Pos ini akan ditempati personel gabungan untuk memonitor pergerakan kelompok dan mencegah eskalasi , serta dalam proses pengaman nantinya agar dapat dibantu oleh Kodim 1710/Mimika dan Satpol PP Kab. Mimika. ,” ungkap Kapolres.
Kapolres juga meminta dukungan Kejaksaan dan Pengadilan terkait penerapan pasal terhadap pelaku tindak kekerasan. Kapolda Papua Tengah merekomendasikan agar proses hukum dilakukan di luar Kota Timika demi menjaga stabilitas keamanan.
Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Mimika Fiser Wiliam Monim, menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum dan menilai pembangunan pos pengamanan sebagai langkah penting untuk mengantisipasi dan meningkatkan keamanan di Kwamki Narama . Kemudian Kepala Distrik Kwamki Narama Naftali Edwin Hanuaebu, menegaskan bahwa wilayahnya tidak boleh menjadi lahan perang dari konflik yang berasal dari luar Mimika, serta mendorong perlunya Perda untuk mengatur hal tersebut.
Kasdim 1710/Mimika Mayor Inf Abdul Munir, menyampaikan bahwa konflik di Kwamki Narama harus diselesaikan segera dan harus ditindak tegas. Ia juga mengatakan bahwa konflik yang terjadi ini adalah syarat akan banyaknya kepentingan yang mana beberapa oknum memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan jangka panjang, salah satunya adalah untuk pemilihan DPRK nanti. Ia menegaskan bahwa bantuan dana tidak boleh diberikan kepada kelompok yang menjadikan konflik sebagai kebiasaan.
Kejaksaan, Pengadilan Negeri, DPRK Mimika, dan Danlanal Timika pada prinsipnya sepakat mendukung langkah tegas aparat keamanan dan percepatan penyelesaian konflik, termasuk kemungkinan penanganan perkara di luar Timika.
Asisten II Pemda Mimika Frans Kambu menegaskan bahwa permintaan pendirian pos pengamanan akan dibahas bersama Badan Kesbangpol untuk percepatan tindak lanjut.
Rapat koordinasi berakhir pukul 11.25 WIT dalam keadaan aman dan lancar. Seluruh pihak berkomitmen memperkuat sinergi demi memulihkan keamanan di Kwamki Narama serta mendorong langkah tegas bagi para pelaku konflik, guna mewujudkan Mimika yang aman, damai, dan sejahtera.