Dugaan Korupsi APBD, Ratusan Massa datangi Kantor DPRD PPU Tuntut Pembentukan Pansus
PENAJAM 4– Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa memadati kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Massa menuntut transparansi terkait pengelolaan anggaran daerah yang dinilai penuh kejanggalan.
Sekretaris Jenderal BIPPHUM Indonesia, Zubair, yang memimpin aksi tersebut menyatakan bahwa masyarakat mencium adanya aroma tidak sedap dalam penggunaan APBD PPU, khususnya pada tahun anggaran 2024.
”Kami mendesak DPRD dan Bupati segera membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Mafia Anggaran. Kami ingin dugaan korupsi belanja barang dan jasa tahun 2024 dibongkar sampai akar-akarnya,” tegas Zubair.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan massa adalah pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah. Zubair meminta DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait masalah ini.
Menurutnya, ada lebih dari 1.000 titik tanah yang telah dibeli menggunakan dana Pemda, namun hingga kini lokasinya tidak jelas dan siapa pemilik asalnya pun tidak diketahui secara pasti.
”Kami minta Bupati membentuk Satgas Mafia Tanah dan membatalkan semua pengadaan tanah yang diduga cacat hukum. Jangan sampai uang rakyat hilang tanpa kejelasan aset,” tambahnya.
Dalam orasinya, massa juga membedah struktur APBD PPU yang mencapai Rp2,8 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasional memakan porsi Rp1,7 triliun, termasuk di dalamnya belanja pegawai sebesar Rp609 miliar untuk sekitar 4.000-an pegawai.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat pada belanja modal tahun 2024 yang mencapai Rp900 miliar.
Zubair menilai, meski anggarannya besar, kegiatan fisik di lapangan justru terlihat minim.
”Kami cek di laporan tahun 2024, jejak digital pengadaan barang dan jasanya tidak jelas. Bahkan anggaran perjalanan dinas sampai menghabiskan ratusan miliar. Ini yang membuat masyarakat curiga adanya tindakan korupsi,” ungkapnya.
Massa juga meminta Bupati PPU bersikap tegas dengan mencopot Kepala Dinas (Kadis) yang kinerjanya dianggap bermasalah dan tidak sesuai aturan berdasarkan laporan pemeriksaan BPK RI tahun 2024.
Zubair juga menyentil soal adanya dugaan monopoli dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan yang diduga dikuasai oleh orang dalam tertentu.
Aksi yang dimulai di kantor DPRD ini rencananya akan berlanjut ke kantor Pemerintah Daerah PPU. Massa memberikan peringatan keras kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti tuntutan tersebut.
”Jika dalam waktu yang kami tentukan tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang jauh lebih banyak,” tutup Zubair.
The post Dugaan Korupsi APBD, Ratusan Massa datangi Kantor DPRD PPU Tuntut Pembentukan Pansus first appeared on Beritakaltimterkini.com.