Empat Bulan Menjabat, Langkah Pendekatan Dialogis Kapolda Papua Tengah Tuai Apresiasi
Nabire – Komitmen menjaga Papua Tengah tetap aman, damai, dan kondusif terus diperkuat Polda Papua Tengah melalui pendekatan dialogis bersama seluruh elemen masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Operasi Cinta Damai Noken 2026 bertema “Penguatan Sinergi Polri dan Tokoh Masyarakat Papua Tengah dalam Menjaga Kamtibmas yang Aman dan Damai” yang digelar di Nabire, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, didampingi Ketua FKUB Papua Tengah Ignatius Adii dan Ketua DPRD Kabupaten Nabire sekaligus tokoh perempuan Papua Tengah Nanci Karolin Warobay. Hadir pula para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kepala suku, serta berbagai paguyuban dan kerukunan masyarakat dari sejumlah wilayah di Papua Tengah.
FGD yang menjadi bagian dari Operasi Cinta Damai Noken 2026 itu tidak hanya menjadi forum silaturahmi, tetapi juga ruang terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat, membangun komunikasi yang lebih erat, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan sosial dan keamanan yang dihadapi masyarakat Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Kapolda Papua Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjadi pelopor perdamaian dan mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
“Mari kita menjaga persatuan, memperkuat komunikasi, menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog dan musyawarah, serta bersama-sama menangkal provokasi maupun hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kapolda.
Ia menegaskan bahwa Polda Papua Tengah akan terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terbaik bagi masyarakat.
“Ini merupakan forum yang sangat baik. Dari sini kita banyak berdiskusi tentang situasi kamtibmas di tengah masyarakat. Komitmen saya tegas, Polri harus menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah tokoh menyampaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Kepala Suku Mee Papua Tengah, Melkias Muyapa, menyoroti konflik sosial dan sengketa wilayah yang masih terjadi di beberapa daerah, termasuk persoalan Kapiraya yang melibatkan masyarakat Kamoro dan Mee terkait batas wilayah. Menurutnya, penyelesaian konflik di Papua Tengah perlu lebih mengedepankan pendekatan adat dan melibatkan para kepala suku yang memahami akar persoalan di tingkat masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Suku Wolani Papua Tengah, Harun Agimbau, menyoroti tingginya angka pengangguran di delapan kabupaten wilayah Papua Tengah. Ia juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang memanfaatkan wilayah adat tanpa adanya kesepakatan yang jelas dengan pemilik hak ulayat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kapolda menegaskan kesiapan Polda Papua Tengah untuk memfasilitasi komunikasi dan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa guna mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
Menurutnya, upaya menciptakan keamanan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk membuka akses yang lebih luas bagi Orang Asli Papua (OAP) terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan.
“Kita perlu meningkatkan akses Orang Asli Papua terhadap pendidikan kedinasan dan peluang rekrutmen pada institusi pemerintah, serta memperbanyak pelatihan keterampilan agar mereka mampu bersaing. Ini menjadi salah satu langkah penting dalam menekan angka pengangguran,” jelas Kapolda.
Masukan konstruktif juga disampaikan tokoh agama Protestan, Pdt. Junus Mabubedari, yang menekankan pentingnya penguatan literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks dan informasi yang berpotensi memicu konflik sosial. Ia juga mendorong peningkatan patroli keamanan di wilayah rawan kriminalitas serta penguatan sistem keamanan lingkungan melalui pos kamling.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda menyatakan bahwa keberhasilan menjaga kamtibmas tidak bisa dibebankan kepada aparat keamanan semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan dukungan pemerintah daerah.
“Selain mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, perlu juga didukung sarana keamanan berbasis teknologi, seperti pemasangan CCTV pada pos-pos keamanan guna membantu pemantauan aktivitas masyarakat dan situasi lingkungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Nabire Nanci Karolin Warobay memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Kapolda Papua Tengah selama kurang lebih empat bulan menjabat.
Menurutnya, kehadiran Kapolda telah membawa energi dan perubahan positif dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah. Namun, ia menilai masih diperlukan sinergi yang lebih kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari masalah kebersihan lingkungan, gangguan kamtibmas, distribusi BBM, hingga penertiban lalu lintas.
Ia juga mengajak para kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat guna mencegah berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan warga.
Sementara itu, Ketua FKUB Papua Tengah Ignatius Adii menegaskan bahwa terciptanya situasi keamanan yang aman dan kondusif harus dibangun melalui kesadaran hukum yang berpijak pada nilai-nilai adat, ajaran agama, dan hukum positif.
FGD yang berlangsung penuh keakraban tersebut menjadi bukti bahwa menjaga keamanan Papua Tengah bukan hanya tugas Polri semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui dialog, musyawarah, dan semangat persatuan, berbagai persoalan yang ada diharapkan dapat diselesaikan secara damai demi mewujudkan Papua Tengah yang semakin aman, harmonis, dan sejahtera.
The post Empat Bulan Menjabat, Langkah Pendekatan Dialogis Kapolda Papua Tengah Tuai Apresiasi first appeared on pembaruanpapua.com.