Nanik Deyang Mundur dari BGN tapi Masih Komisaris Pertamina, CELIOS: Gajinya Lebih Gede
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengomentari soal mundurnya Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi tetap menjadi Komisaris PT Pertamina Tbk.
Dia menilai Nanik tidak konsisten tentang sikapnya.
Bhima menganggap Nanik enggan mundur sebagai Komisaris Pertamina karena menerima gaji lebih besar dibandingkan ketika masih menjadi Kepala BGN.
Karena itu, alasan Nanik mundur karena faktor kesehatan dianggap Bhima tidak logis.
“Alasan kesehatan juga tidak logis karena Nanik melewati medical check up sebelum jadi Kepala BGN. (Tidak mundur sebagai Komisaris Pertamina juga tidak logis?) Betul, tidak konsisten.”
“(Apa alasan Nanik enggan mundur sebagai Komisaris Pertamina?) Gajinya lebih menarik dari Kepala BGN,” katanya ketika dihubungi Tribunnews.com di Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/7/2026).
Berkaca dari penilaiannya tersebut, Bhima pun menganggap faktor Nanik mundur sebagai Kepala BGN bukanlah faktor kesehatan.
Ia menduga Nanik mundur karena memperoleh tekanan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun masyarakat.
Menurut Bhima, Prabowo masih tetap ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilaksanakan, tetapi berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat.
“Nanik mundur karena menghadapi tekanan dari dua arah. Presiden ingin program terus berjalan, sementara masyarakat ingin agar MBG dihentikan dulu sejak mencuatnya kasus korupsi BGN,” jelasnya.
Selain itu, Bhima juga menganggap berada di tengah konflik antara Polri dan TNI terkait pengelolaan program MBG.
Dia menilai ketika ada gesekan antara Nanik dengan Polri ataupun TNI, ada kemungkinan akan dikriminalisasi.
“Nanik dikhawatirkan juga berada di arena konflik yang melibatkan polisi dan tentara. Sebagai sipil, ada risiko Nanik dikorbankan atau dikriminalisasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bhima menyoroti soal upaya yang dilakukan BGN saat ini untuk mengevaluasi tata kelola MBG.
Menurutnya, program priortias Prabowo ini akan sulit untuk dibenahi karena permasalahan sudah dianggap kronis.
Dia mengatakan pembenahan hanya bisa dilakukan oleh Prabowo alih-alih petinggi BGN.
“Anggaran jumbo dan jumlah titik dapur yang sudah terlanjur menembus 27 ribu titik membuat pembenahan tata kelola MBG menjadi kompleks dan sulit.”
“Mundurnya dua Kepala BGN dalam waktu singkat juga menunjukkan permasalahan MBG sudah kronis dan sulit dibenahi kecuali ada political will dari Prabowo,” katanya.