Reses Komisi III DPR RI di Mimika, Kapolda Minta Dukungan Bangun Mako Polda Papua Tengah
Mimika – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini menyebut kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Papua Tengah sebagai momentum bersejarah bagi penguatan aparat penegak hukum di provinsi termuda tersebut, Jumat (24/7/2026).
Kunjungan yang dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman didampingi 11 anggotanya diterima oleh jajaran Forum Koordinasi Penegak Hukum, yakni Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua.
“Kunjungan Komisi III DPR RI ke sini dalam rangka reses masa sidang kelima, sehingga ini menjadi kunjungan yang istimewa. Bagi saya ini sebuah momen yang paling monumental bagi kita di Papua Tengah, karena usia perjalanan Polda Papua Tengah baru sekitar dua tahun,” ungkap Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini usai rapat bersama anggota Komisi III DPR RI di Hotel Rimba Papua Kabupaten Mimika.
Jermias Rontini menerangkan aparat penegak hukum di jajaran Polda Papua Tengah, Kajati Papua dan Kepala BNN Provinsi Papua baru selesai menggelar rapat bersama, guna melihat langsung kinerja aparat penegak hukum.
“Tentunya banyak hal kita bahas bersama, yang intinya memberikan penguatan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dan tadi tentunya banyak kekurangan, namun semua sudah menjadi catatan Komisi III DPR RI,” ungkap Jermias.
Jermias Rontini menerangkan Polda Papua Tengah yang usianya baru 2 tahun, tentunya perlu mendapat perhatian khusus di bidang sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), serta aspek lainnya. Dan tentunya bukan hanya Polri, pertemuan tadi memperkuat peran dan kinerja Kejaksaan maupun BNN.
“Salah satu usulan kami adalah pembangunan Markas Polda Papua Tengah yang mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan dengan dukungan politik dari Komisi III DPR RI,” tegasnya.
Jermias Rontini mengungkapkan Komisi III DPR RI juga memahami bahwa kondisi Papua dengan geografis dan bentangan wilayah yang sangat luas menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
“Karena itu kami menyampaikan berbagai fakta yang dihadapi aparat penegak hukum, misalnya Kejaksaan Tinggi Papua yang hingga kini masih membawahi empat provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan,” katanya.
“Ke depan diharapkan ada penguatan lembaga penegak hukum, termasuk penambahan Kejaksaan Negeri di sejumlah kabupaten yang dinilai sudah layak agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya.
Ia menambahkan dalam pertemuan tersebut menjelaskan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, secara umum di kategorikan kondusif. Namun kondisi di setiap wilayah bersifat dinamis tergantung situasi masing-masing daerah.
“Tentunya masih ada wilayah tertentu seperti Intan Jaya yang kondisinya belum sepenuhnya kondusif. Tetapi secara umum Provinsi Papua Tengah dalam keadaan aman dan kondusif,” tambahnya.
The post Reses Komisi III DPR RI di Mimika, Kapolda Minta Dukungan Bangun Mako Polda Papua Tengah first appeared on pembaruanpapua.com.