Rocky Gerung Prediksi Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet Besar-besaran Pekan Depan: Ada Pembersihan

Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mencuat setelah pengamat politik Rocky Gerung memprediksi Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Menurut Rocky, evaluasi besar-besaran terhadap jajaran menteri diperlukan menyusul menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan.

Prediksi tersebut disampaikan Rocky setelah menyoroti hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik disebut turun dari 81 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

SMRC menyebut penurunan itu berkaitan dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, serta penegakan hukum.

“Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober,” kata Rocky dalam siniar Hendri Satrio di YouTube, Jumat, (31/7/2026).

“Ini dugaan saya, bukan karena pembicaraan dengan seseorang.”

Rocky juga menanggapi anggapan bahwa Prabowo enggan mengganti sejumlah pejabat penting seperti Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga jajaran kejaksaan.

Ia menilai pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika politik yang membutuhkan waktu dan momentum.

“Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik. Tapi sekali lagi, perjanjian politik itu tidak boleh permanen,” ujarnya.

“Kalau sudah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu.”

Mengenai prediksi sejumlah pihak bahwa Prabowo tidak mampu menyelesaikan masa jabatan hingga 2029, Rocky membantah hal tersebut.

Ia menilai Prabowo dapat bertahan hingga akhir masa jabatan apabila melakukan perubahan besar di dalam pemerintahan.

“Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai,” ujarnya.

Rocky menyebut sejak awal pemerintahan, Prabowo telah membuat kesepakatan politik dengan sejumlah partai terkait penempatan menteri.

Namun, menurutnya, setelah dua tahun berjalan, sebagian menteri dari partai politik tidak menunjukkan kapasitas yang diharapkan.

Karena itu, ia menilai perjanjian politik tersebut perlu dievaluasi dan kabinet harus mengalami perubahan besar.

Sementara itu, wacana reshuffle juga mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Ia menilai perombakan kabinet menjadi hal yang penting menjelang dua tahun pemerintahan untuk mengevaluasi menteri dengan kinerja rendah, menimbulkan polemik, maupun yang terseret isu hukum.

Adi menyambut positif jika rencana reshuffle benar-benar dilakukan demi meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Ia menyoroti sejumlah menteri yang dinilai kurang optimal dalam bekerja maupun menyampaikan komunikasi publik.

“Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik,” kata Adi saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).

Adi tidak menyebut nama menteri yang dianggap perlu diganti. Namun, ia menjelaskan terdapat sejumlah indikator yang dapat menjadi dasar evaluasi, terutama kementerian yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Tentu sensitif kalau disebut siapa menterinya siapa yang mesti di-resuffle. Tapi ada kriteria yang layak dievaluasi. Pertama, kinerja lihtas kementerian yang urusi persoalan ekonomi secara umum. Karena yang disorot publik saat ini soal kinerja ekonomi,” ucapnya.

Selain sektor ekonomi, Adi menyebut kementerian yang kerap dilanda persoalan internal juga perlu menjadi perhatian karena dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik.

“Kedua, menteri yang disorot karena ada kegaduhan misalnya karena isu mutasi di internal kementerian dan atau lain sebagainya,” jelas Adi.

Kriteria lainnya adalah kementerian yang terseret isu hukum. Menurut Adi, meskipun belum ada bukti hukum, munculnya isu tersebut tetap dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat.

“Ketiga, kementerian yang dikait-kaitkan dengan indikasi persoalan hukum. Mesti sejauh ini tak ada bukti apa pun, tapi isu semacam ini sudah terlampau menimbulkan kegaduhan,” tambahnya.

Adi menilai evaluasi kabinet menjadi semakin penting karena kinerja sejumlah menteri dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan secara keseluruhan.

“Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri kan jelang 2 tahun pemerintahan. Sebenarnya, kepuasaan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi,” kata Adi.

“Namun, jika ditanya secara umum soal kinerja pemerintahan mungkin saja menurun, itu bisa terjadi karena faktor kinerja menteri yang tak perform dan tak maksimal bahkan hanya timbulkan kegaduhan. Itu artinya, citra kinerja menteri yang tak oke, malah jadi merembet ke pemerintah,” katanya.

Di sisi lain, Istana membantah adanya pembahasan mengenai reshuffle dalam waktu dekat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, jika memang terjadi perubahan susunan kabinet, kemungkinan besar berkaitan dengan pengisian sejumlah posisi yang kosong.

“Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” kata Prasetyo dalam perjalanan kereta dari Batang menuju Jakarta, Kamis, (30/7/2026).

Prasetyo menyebut beberapa posisi yang masih kosong, di antaranya Wakil Menteri Pertanian setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga kosong setelah Silmy Karim tersangkut kasus korupsi.

Meski demikian, Prasetyo memastikan belum ada pembicaraan antara Presiden Prabowo dan jajaran terkait mengenai rencana pergantian menteri maupun reshuffle kabinet.

“Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet,” katanya.