Noorsy: Dugaan Korupsi Era Jokowi Tak Hanya Lewat Uang, Tapi Juga Lewat Kekuasaan dan Regulasi

Ekonom sekaligus mantan anggota DPR, Ichsanuddin Noorsy, melontarkan kritik keras terhadap pola korupsi yang menurutnya berkembang pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam pandangannya, korupsi tidak lagi semata berlangsung melalui praktik suap atau transaksi uang di bawah meja, tetapi telah bergeser ke level yang lebih sistematis melalui regulasi, kebijakan, dan relasi erat antara kekuasaan politik dengan kepentingan korporasi.

Berbicara dalam diskusi bersama akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, di podcast Akbar Faizal Uncensored yang dipantau Monitor Indonesia, Noorsy menyebut praktik korupsi modern jauh lebih sulit dideteksi karena dibungkus dengan instrumen hukum yang tampak sah.

Menurut Noorsy, persoalan korupsi tidak boleh lagi dibatasi pada perilaku individu. Ia menilai terdapat pola yang memungkinkan elite politik dan oligarki bisnis saling menopang hingga membentuk jaringan kekuasaan yang kuat.

“Kalau kita tahu bahwa ternyata oligarki politik dan oligarki bisnis berpadu menjadi satu dan menempatkan diri dalam rangka menjadi hegemoni predatorik, maka mesti ini kita atasi,” tegas Noorsy dikutip Rabu (5/8/2026).

Ia menilai hubungan antara negara, elite politik, dan korporasi telah menciptakan konfigurasi kekuasaan yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan publik. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut tidak tepat dipahami hanya sebagai pertarungan antara pasar dan negara.

“Saya tidak menggunakan tesis market versus state. Tapi saya menggunakan state versus corporate. Karena sama-sama pelaku,” ujarnya.

Noorsy berpandangan korporasi tidak lagi sekadar menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga memiliki kemampuan membangun pengaruh terhadap proses politik, penyusunan regulasi, hingga pengambilan keputusan strategis negara. Dalam kondisi demikian, kepentingan bisnis dinilai dapat memperoleh legitimasi melalui kebijakan yang secara formal sah, meski diduga menguntungkan kelompok tertentu.

Menurutnya, pola inilah yang membuat dugaan korupsi semakin sulit dibongkar karena tidak selalu meninggalkan jejak transaksi suap secara langsung.

“Pola korupsinya luar biasa. Ada langsung, tidak langsung, gratifikasi, dan melalui undang-undang,” kata Noorsy.

Ia menegaskan bahwa pengungkapan dugaan korupsi semestinya tidak hanya berfokus pada aliran uang, tetapi juga menelusuri siapa yang merancang kebijakan, siapa yang memperoleh keuntungan, serta kepentingan apa yang berada di balik lahirnya sebuah regulasi.

Dalam kesempatan itu, Noorsy juga menyinggung revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Menurut penilaiannya, perubahan regulasi tersebut telah mengurangi daya gigit lembaga antirasuah dalam membongkar praktik korupsi yang bersifat sistemik.

Ia menilai, apabila dugaan penyimpangan telah bergeser ke ranah kebijakan dan regulasi, maka penegakan hukum harus mampu menelusuri relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang melatarbelakangi lahirnya setiap keputusan strategis negara, bukan hanya berhenti pada pelaku lapangan

Sumber: monitorIndonesia 

Foto: Joko Widodo/Net