Golkar: Pernyataan Budi Arie di Samping Jokowi Bisa Ditafsirkan Makar!
Oposisi Cerdas | Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku terkejut mendengar Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membicarakan kemungkinan “percepatan politik” sebelum Pemilu 2029.
Doli semakin mempertanyakan pernyataan tersebut karena disampaikan ketika Budi Arie duduk di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Budi Arie juga pernah menjadi menteri dan aktif di partai politik sehingga ucapannya dinilai memiliki bobot berbeda.
“Pertama saya sih kaget juga ya mendengarkan pernyataan Pak Budi Arie, apalagi di sampingnya Pak Jokowi. Karena kan Pak Jokowi adalah seorang Presiden, Pak Budi Arie juga pernah berada di kabinet, jadi menteri, pernah aktif juga di partai politik,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Doli menegaskan pergantian kepemimpinan nasional harus mengikuti konstitusi. Masa jabatan presiden dan wakil presiden telah ditetapkan selama lima tahun sehingga agenda politik berikutnya semestinya berlangsung pada Pemilu 2029.
Menurut Doli, klarifikasi Budi Arie diperlukan agar pernyataan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi. Tanpa penjelasan, ia khawatir publik dapat menafsirkannya sebagai dugaan makar maupun pengkhianatan terhadap konstitusi.
“Saya khawatir kalau tidak segera diklarifikasi, jangan salahkan juga kalau kemudian orang bisa menafsirkan yang sampai hal-hal yang sengeri itu gitu,” jelasnya.
Doli mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membutuhkan soliditas dan dukungan seluruh pihak, termasuk Jokowi. Dukungan tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat dirasakan masyarakat.
“Sehingga program ini bisa deliver sampai kepada masyarakat dan kita bisa penuhi harapan-harapannya,” sambungnya.
Anggota Komisi II DPR itu memastikan Golkar tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029. Partainya juga akan berada di barisan depan jika terdapat upaya melanggar konstitusi.
“Jadi kalau ada yang pihak yang kemudian akan melakukan upaya pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi, tentu kami berada di depan sebagai pembela konstitusi,” tegas Doli.
Doli mengingatkan seluruh pihak agar konsisten dengan hasil Pemilu 2024. Mereka yang ingin maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden diminta menunggu Pemilu 2029.
“Oleh karena itu, saya menyarankan sudahlah ya kita mari committed gitu, konsisten dengan keputusan kita. Kita sudah kemarin melaluinya dengan sebuah mekanisme yang sudah berjalan sekian puluh tahun melalui Pemilu. Jadi kalau nanti ingin ada agenda politik, apakah mau jadi calon presiden atau mau jadi calon wakil presiden, tunggu nanti saja tahun 2029 sesuai yang diatur dalam konstitusi kita gitu,” pungkas Doli.