Survei Tempo: Politik Dinasti Keluarga Pejabat Hal yang Wajar

Oposisi Cerdas | Perdebatan mengenai politik dinasti ternyata tidak sepenuhnya dipandang negatif oleh masyarakat. Hasil survei Tempo Data Science yang dilansir, Rabu (26/8/2026), menunjukkan sebagian besar responden cenderung melihat pencalonan keluarga pejabat secara pragmatis, terutama jika calon dinilai memiliki kemampuan.

Sebanyak 47 persen responden menganggap pencalonan anggota keluarga pejabat dalam pemilu sebagai hal yang wajar selama kandidat tersebut memiliki kemampuan.

Sementara itu, 18 persen responden lainnya memaklumi praktik tersebut dengan alasan pencalonan merupakan hak politik setiap warga negara.

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor kompetensi menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat dalam menilai pencalonan keluarga pejabat. Dengan demikian, hubungan kekerabatan dengan pejabat tidak serta-merta membuat publik menolak seorang kandidat.

Hasil itu sekaligus memperlihatkan bahwa isu politik dinasti masih memiliki ruang perdebatan di tengah masyarakat.

Bagi sebagian responden, latar belakang keluarga bukan menjadi persoalan utama selama kandidat memiliki kapasitas dan tetap menggunakan hak politiknya sesuai aturan.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan tajam. Di tengah merosotnya penilaian terhadap pemerintah, nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru mencuat sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi dalam simulasi calon presiden 2029.

Temuan tersebut berdasarkan survei nasional Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026. Survei memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sekaligus dinamika elektabilitas sejumlah tokoh politik nasional.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 37 persen. Rinciannya, 34 persen responden menyatakan puas dan 3 persen sangat puas.

Angka tersebut turun dibandingkan survei sebelumnya. Pada Desember 2025, tingkat kepuasan tercatat 75 persen, kemudian turun menjadi 58 persen pada Maret 2026.

Sebaliknya, sebanyak 62 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Rinciannya, 50 persen menyatakan kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali. Adapun rata-rata penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 5,7 dari skala 10.

Persoalan ekonomi menjadi faktor yang paling banyak memengaruhi persepsi negatif masyarakat. Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.

Keluhan terbesar masyarakat berkaitan dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi sebesar 36 persen. Berikutnya, kondisi perekonomian yang sulit sebesar 23 persen dan minimnya lapangan pekerjaan sebesar 16 persen.

Penilaian negatif terhadap penciptaan lapangan kerja tercatat paling tinggi di Jawa Barat.

Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 57 persen keluarga responden. Namun, tingkat kepuasan penerima program tersebut masih menjadi catatan.

Sebanyak 51 persen keluarga penerima MBG menyatakan belum puas terhadap pelaksanaannya. Rinciannya, 43 persen kurang puas dan 8 persen tidak puas sama sekali.

Kondisi berbeda terlihat pada Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan sosial tersebut justru mencatat tingkat kepuasan mencapai 95 persen.

Sumber: suara

Foto: Kolase foto mantan Presiden Jokowi dan wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka (Instagram)