Mahfud Dorong Kopdes Jadi Pengurus MBG: Biar Punya Kerjaan dan Penghasilan, Gitu Loh
Oposisi Cerdas | Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan perubahan besar dalam pola pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong hal tersebut untuk diurus oleh kepala desa atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Mahfud, pengelolaan makan bergizi gratis berbasis desa bukan hanya dapat mendekatkan program kepada masyarakat penerima manfaat, tetapi juga membuka aktivitas ekonomi baru di tingkat desa.
Baca Juga: Blusukan Gibran Berujung Hujatan, Kini Diajarkan Cara Benar Jadi Wapresnya Prabowo
“Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh,” kata Mahfud di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Mahfud menyoroti pola pelaksanaan makan bergizi gratis yang saat ini banyak bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai pola terpusat perlu dipertimbangkan kembali dan digantikan dengan mekanisme yang lebih dekat dengan desa serta sekolah.
Dalam skema yang ia tawarkan, produksi makanan tidak harus dilakukan dalam satu dapur yang melayani ribuan anak. Mahfud justru mengusulkan kegiatan memasak dilakukan di sekolah sehingga proses penyediaan makanan lebih dekat dengan penerima.
“Negara harus mengambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa kopdes, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu,” tuturnya.
Mahfud juga membuka kemungkinan kepala desa terlibat langsung apabila koperasi desa dianggap belum mampu menjalankan fungsi pengelolaan MBG.
Menurut dia, pelibatan kepala desa dapat membuat jalur pengelolaan dan pertanggungjawaban lebih mudah ditelusuri. Pemerintah desa juga memiliki struktur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Nah, itu kalau mau ditata, yang ini salurkan dulu ke Kepala Desa. Desa kan dia bisa diperiksa, gitu ya,” ujar Mahfud.
Dengan skema tersebut, desa tidak hanya menjadi lokasi penerima manfaat MBG. Desa juga dapat menjadi bagian dari rantai penyediaan makanan sekaligus aktivitas ekonomi yang muncul dari program tersebut.
Mahfud berpandangan, keterlibatan koperasi dan masyarakat desa dapat membuat manfaat MBG lebih luas. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara masyarakat setempat memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas penyediaan makanan.
Ia juga menyoroti beban pengelola dapur yang harus menyiapkan makanan dalam jumlah besar setiap hari.
“Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa,” kata Mahfud.
Karena itu, ia melihat desentralisasi produksi makanan ke sekolah-sekolah sebagai salah satu opsi untuk mengurangi beban tersebut.
Jika diterapkan, model yang diusulkan mantan menteri ini akan mengubah rantai pelaksanaan makan bergizi gratis dengan menempatkan desa, koperasi, dan sekolah sebagai bagian penting dari penyediaan makanan.
Baca Juga: Roy Suryo Tantang Jokowi Hadiri Sidang Kasus Ijazah: Jangan Cuma Omong Siap, Buktikan Datang Sendiri
Bagi Mahfud sendiri, perubahan tersebut sekaligus dapat membuat program makan bergizi gratis menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa.
Sumber: wartaekonomi
Foto: Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net