Dukung PLTS 100 GWp, Kemnaker Fasilitasi Sertifikasi 60 Calon Asesor

Oposisi Cerdas | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi sertifikasi kompetensi teknis bagi 60 calon asesor dari 18 lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sertifikasi tersebut dilaksanakan pada 29–31 Oktober 2026 untuk mendukung pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan pembangunan PLTS skala besar membutuhkan tenaga kerja terampil pada berbagai bidang, termasuk perencanaan, pemasangan, pembangunan, pemeriksaan, pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan pembangkit.

“Pengembangan energi terbarukan harus diikuti dengan penyiapan SDM yang kompeten. Kita perlu memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan PLTS nasional,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan sertifikasi digelar di SMKN 1 Garut, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten. Setiap lokasi diikuti 20 peserta dengan skema berbeda: Pelaksana Pemasangan dan Pembangunan PLTS Atap (Rooftop) di Garut, Inspektur Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTS di UPI Bandung, serta Pelaksana Senior Pemeliharaan PLTS di BBPVP Serang.

Sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Energi Terbarukan melalui program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kepala Sekretariat BNSP, Moh. Amir Syarifuddin, menyebut kegiatan ini bagian dari upaya memperkuat ekosistem sertifikasi SDM bidang PLTS. Menurutnya, penguatan ekosistem itu memerlukan sinergi pemerintah, regulator, BNSP, LSP, perguruan tinggi, lembaga pelatihan vokasi, sekolah menengah kejuruan, lembaga riset, asosiasi profesi, dan dunia industri.

“Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengembangan kompetensi dan sertifikasi berjalan terpadu serta sesuai dengan kebutuhan sektor energi terbarukan,” ujar Amir.

Sebanyak 18 lembaga peserta berasal dari balai pelatihan vokasi, perguruan tinggi, dan sekolah menengah. Lembaga tersebut antara lain BBPVP Serang, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Politeknik Negeri Bandung, Universitas Telkom Bandung, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Universitas Dian Nusantara, serta sejumlah SMK dan SMA di Jawa Barat.

Para peserta terdiri atas dosen, instruktur, dan guru. Setelah kompetensi teknis mereka terverifikasi, mereka dapat melanjutkan pemenuhan persyaratan untuk menjadi asesor kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi mendukung layanan sertifikasi di lembaga masing-masing.

Kemnaker berharap penguatan ketersediaan LSP dan asesor kompetensi ini memperluas akses pekerja dan masyarakat untuk mengikuti uji kompetensi PLTS serta memperoleh pengakuan atas keahlian mereka.

Biro Humas Kemnaker