Dinas Peternakan dan Perikanan Papua Pegunungan Sosialisasikan Aturan Retribusi Pengiriman Ternak, Daging, Ikan dan Unggas
WAMENA, 11 November 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mulai memperkuat pengawasan lalu lintas komoditas peternakan dan perikanan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi kebijakan retribusi pelayanan karantina dan jasa pengiriman ternak, daging, ikan, serta unggas yang masuk ke wilayah Papua Pegunungan.
Untuk memastikan para pelaku usaha memahami ketentuan pengiriman komoditas pangan ke wilayah Papua Pegunungan, Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan melakukan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi para pedagang dan pemasok daging, ikan, unggas, serta komoditas peternakan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan penjelasan mengenai mekanisme rekomendasi pengiriman, persyaratan dokumen kesehatan, hingga kewajiban pembayaran retribusi kepada para pelaku usaha yang selama ini memasok kebutuhan pangan masyarakat di Papua Pegunungan.
Sosialisasi lapangan ini merupakan tindak lanjut Surat Pemberitahuan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 900.13.01/1876/GUB tentang penyetoran retribusi pelayanan karantina dan jasa pengiriman komoditas peternakan dan perikanan.
Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memastikan setiap komoditas pangan asal hewan dan ikan yang masuk ke Papua Pegunungan memenuhi persyaratan kesehatan, sehingga dapat mencegah masuknya penyakit hewan menular yang berpotensi mengancam populasi ternak masyarakat.
Dalam ketentuan tersebut, setiap pengiriman ternak hidup, daging, ikan, dan unggas wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari instansi berwenang serta rekomendasi pengiriman dari petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan.
Adapun besaran retribusi yang diberlakukan meliputi ternak hidup sebesar Rp25.000 per ekor, daging segar maupun beku Rp25.000 per 100 kilogram, ikan hidup, segar maupun olahan Rp25.000 per 100 kilogram, serta unggas Rp25.000 per 10 ekor. Sementara itu, penerbitan rekomendasi pengiriman tidak dipungut biaya.
Pembayaran retribusi dilakukan melalui rekening resmi Kas Penerimaan Provinsi Papua Pegunungan pada Bank Papua Cabang Wamena. Bukti pembayaran atau e-billing selanjutnya diserahkan kepada petugas pemeriksa karantina sebagai salah satu persyaratan penerbitan dokumen kesehatan atau surat persetujuan muat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan, Ir. Paulus Arung Ramba, M.Si., mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan karena masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme dan tata cara pelaksanaan aturan retribusi.
Menurutnya, setelah diberikan penjelasan, para pelaku usaha mulai memahami ketentuan tersebut dan memberikan respons positif terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Memang sebelumnya kami mendengar dari para pelaku usaha bahwa mereka belum memahami betul aturan ini. Namun, setelah kami melakukan sosialisasi hari ini, mereka sangat mengerti dan antusias untuk bersama-sama membangun Papua Pegunungan melalui retribusi. Kami juga menyadari bahwa salah satu sumber peningkatan PAD yang perlu kita optimalkan adalah melalui sektor ini,” ungkap Paulus.
Ia menjelaskan bahwa rekomendasi pengiriman menjadi bagian penting dalam pengawasan jumlah komoditas yang dikirim, sekaligus memastikan kesesuaian antara jumlah barang yang masuk, dokumen pengiriman, dan retribusi yang disetorkan.
Paulus juga berharap adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan instansi karantina, baik yang berada di Papua Pegunungan maupun di Jayapura dan Sentani, sehingga pengawasan pengiriman komoditas dapat berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Hurane Hemson Oagay, S.Pt menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menyangkut penerimaan retribusi, tetapi juga perlindungan terhadap kesehatan ternak dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan.
Ia menyebutkan masih terdapat pengiriman ternak hidup, unggas, daging, dan ikan yang diduga masuk melalui jalur darat tanpa dilengkapi dokumen administrasi dan kesehatan yang jelas, khususnya melalui wilayah Kabupaten Yalimo.
Karena itu, pihaknya telah menyiapkan langkah pengawasan dan penertiban administrasi terhadap para pelaku usaha di wilayah tersebut agar memahami kewajiban dalam setiap aktivitas pemasukan komoditas.
“Kami khawatir penyakit hewan, khususnya penyakit ASF atau African Swine Fever pada babi, yang pernah menjadi ancaman di wilayah asal pengiriman, dapat masuk ke Papua Pegunungan melalui jalur darat tanpa dokumen yang jelas. Kita tidak ingin penyakit tersebut menyebar dan menyebabkan kematian babi milik masyarakat, karena dampaknya juga akan merugikan perekonomian masyarakat,” jelas Hurane.
Senada dengan itu, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh. Ribka Elopere, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap kualitas dan kelayakan daging beku yang beredar di wilayah Papua Pegunungan.
Menurutnya, penyimpanan daging dalam freezer perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama terkait lamanya masa penyimpanan dan kondisi produk sebelum dipasarkan kepada masyarakat.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga berencana mengambil sampel daging dari sejumlah pelaku usaha untuk dikirim ke laboratorium Balai Veteriner Jayapura guna memastikan kualitas dan kelayakannya untuk dikonsumsi.
“Pengawasan ini akan terus kami lakukan, termasuk pemeriksaan sampel daging. Apalagi menjelang Desember, kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Kami ingin memastikan ketersediaan stok tetap terjaga dan produk yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi persyaratan kesehatan,” ujarnya.
Dari sisi pelaku usaha, Irianti, salah satu pedagang daging ayam, menyambut baik sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah. Ia mengakui sebelumnya masih belum memahami secara jelas alur dan mekanisme pelaksanaan aturan tersebut karena merupakan kebijakan baru.
Ia menilai besaran retribusi yang ditetapkan tidak terlalu memberatkan pedagang dan berharap pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
“Kami berterima kasih atas sosialisasi ini. Sebelumnya mungkin kami kurang memahami tata alurnya karena aturan ini masih baru bagi kami. Namun, setelah dijelaskan, kami bisa mengerti. Harapan kami, semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga sama-sama membantu pembangunan Papua Pegunungan,” kata Irianti.
Ia juga berharap kelancaran transportasi udara, khususnya penerbangan yang mengangkut komoditas pangan segar, dapat terus terjaga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir, kendala penerbangan turut memengaruhi distribusi dan ketersediaan stok daging di wilayah Papua Pegunungan.
Melalui sosialisasi ini, Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh pelaku usaha dapat memahami serta menaati ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan PAD dapat berjalan beriringan dengan pengawasan kesehatan hewan, keamanan pangan, dan perlindungan ekonomi masyarakat di delapan kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan.
The post Dinas Peternakan dan Perikanan Papua Pegunungan Sosialisasikan Aturan Retribusi Pengiriman Ternak, Daging, Ikan dan Unggas first appeared on pembaruanpapua.com.