19 November 2026

kabarterkini24

Berita Terkini, Kabar Terkini dan Terupdate

Pemkab Lanny Jaya Gandeng Kejari Jayawijaya Perkuat Kesadaran Hukum Aparatur, Dorong Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya menggelar Sosialisasi Hukum Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran, serta integritas aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Baliem, Wamena, Rabu (18/11/2026), dihadiri Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd., Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Ahmad Latupono, S.H., M.H., Ketua DPRK beserta unsur pimpinan DPRK, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala distrik, pejabat terkait, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta.

Ketua Panitia, yang juga Kepala Bagian Hukum Pemda Lanny Jaya, Agustian Rante Padang, S.Sos., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi hukum ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur pemerintah daerah, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan Kejaksaan Negeri Jayawijaya, khususnya dalam koordinasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Adapun materi sosialisasi mencakup peran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam penyelamatan dan pemulihan aset pemerintah, peran bidang Intelijen dalam pengadaan barang dan jasa, serta peran bidang Pidana Khusus (Pidsus) dalam pemberantasan korupsi dana desa.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kesadaran hukum dan integritas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Ahmad Latupono, S.H., M.H., menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi seluruh aparatur pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi yang terus berkembang.

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance menuntut setiap aparatur sipil negara dan penyelenggara pemerintahan untuk memahami serta mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Pemahaman hukum yang baik sangat diperlukan agar setiap program, kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara benar, akuntabel, serta terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.

Ia menegaskan, sosialisasi hukum bukan bertujuan untuk menakut-nakuti aparatur pemerintah, melainkan memberikan pemahaman dan rasa aman kepada para pejabat dalam mengambil keputusan, sepanjang keputusan tersebut dilakukan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum, mencegah terjadinya pelanggaran administrasi maupun pidana, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Ia juga berharap pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya dapat berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Karena itu, seluruh peserta diminta memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi, bertanya, serta berkonsultasi mengenai berbagai kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, S.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi hukum tersebut sangat strategis karena menyentuh tiga aspek mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertama, peran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam penyelamatan dan pemulihan aset pemerintah. Bupati menegaskan bahwa aset daerah merupakan kekayaan milik rakyat yang harus dikelola dan dilindungi dengan benar.

Ia berharap seluruh OPD memahami bahwa Kejaksaan melalui bidang Datun dapat menjadi mitra pemerintah dalam pendampingan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga aset daerah tidak hilang, tidak disalahgunakan, serta dapat dipulihkan apabila terjadi permasalahan hukum.

Kedua, peran bidang Intelijen dalam pengadaan barang dan jasa. Bupati mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta menjalankan proses pengadaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Menurutnya, kehadiran bidang Intelijen Kejaksaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan, guna memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan dalam koridor hukum yang benar.

Ketiga, peran bidang Pidana Khusus (Pidsus) dalam pemberantasan korupsi dana desa. Bupati menegaskan bahwa dana desa merupakan amanah negara yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung.

Ia mengingatkan seluruh kepala kampung dan perangkatnya agar mengelola dana desa dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan sesuai peraturan yang berlaku.

“Jangan sampai ada yang menyalahgunakan dana tersebut, karena konsekuensi hukumnya sangat berat. Mari kita jadikan dana desa sebagai alat untuk membangun kesejahteraan, bukan jalan menuju masalah hukum,” tegasnya.

Bupati juga meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, mencatat materi penting, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, lanjutnya, berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Jayawijaya atas kerja sama yang telah terjalin, seraya berharap sinergi tersebut terus berlanjut melalui pendampingan dan pembinaan hukum secara berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi hukum tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan Kabupaten Lanny Jaya, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai aturan hukum demi kepentingan masyarakat.

Kegiatan ini ditutup resmi oleh Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom S.Pd

The post Pemkab Lanny Jaya Gandeng Kejari Jayawijaya Perkuat Kesadaran Hukum Aparatur, Dorong Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi first appeared on pembaruanpapua.com.