20 November 2026

kabarterkini24

Berita Terkini, Kabar Terkini dan Terupdate

Perkuat Tata Kelola 302 Kampung, Bupati Puncak Jaya Tegaskan Kepatuhan terhadap Regulasi dan Tertib Administrasi

Mulia,( Selasa,17/11)_Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.AP., Pimpin rakor terkait penyelenggaraan pemerintahan kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Yubelina Enumbi, S.E., M.M., M.H., Asisten I Yahya Wonorengga, S.IP,M.Sos, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) kiperenus Wonda, SE.,MM, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Irianto Wonda, S.Sos.,.Berlangsung di Aula Sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak Jaya.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kabupaten Puncak Jaya yang memiliki 27 distrik dan 302 kampung. Kegiatan ini sekaligus bertujuan mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan kampung yang baik, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat tersebut, berbagai hal strategis dibahas, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung, masa jabatan kepala kampung, mekanisme pencairan dana desa, serta langkah-langkah pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kampung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Yubelina Enumbi, dalam arahannya menyampaikan penjelasan mengenai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sekda juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan kepala kampung di Kabupaten Puncak Jaya perlu menjadi perhatian bersama, termasuk masa jabatan yang berakhir pada 10 September 2026. Oleh karena itu, seluruh proses administrasi dan kebijakan terkait pemerintahan kampung harus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memperhatikan ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Sementara itu, Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah terkait mekanisme pencairan dana desa, termasuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melaksanakan tugas penandatanganan dokumen sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan turun langsung ke kampung-kampung untuk melaksanakan sosialisasi. Langkah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada aparat kampung dan masyarakat mengenai aturan, mekanisme administrasi, serta tata kelola pemerintahan kampung yang baik.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa seluruh pihak harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Kita harus mengikuti peraturan yang ada. Setiap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan harus berjalan sesuai aturan agar tercipta tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan kampung yang baik,” tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan para kepala distrik agar menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara maksimal terhadap kampung-kampung di wilayah masing-masing. Kepala distrik diharapkan dapat menjaga, mengawal, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan kampung berjalan dengan baik dan tertib.

Dengan cakupan wilayah yang terdiri dari 27 distrik dan 302 kampung, Bupati berharap seluruh kepala distrik dapat meningkatkan koordinasi dan tanggung jawab dalam memastikan setiap kampung mendapatkan pembinaan serta pengawasan secara optimal.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya berharap terbangun kesamaan pemahaman, komitmen, dan tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, distrik, serta pemerintah kampung dalam melaksanakan roda pemerintahan.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kabupaten Puncak Jaya dapat berjalan lebih tertib, terarah, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

The post Perkuat Tata Kelola 302 Kampung, Bupati Puncak Jaya Tegaskan Kepatuhan terhadap Regulasi dan Tertib Administrasi first appeared on pembaruanpapua.com.