Paper MBG Nominasi Nobel Perdamaian Ada Nama Prabowo, Terdeteksi AI 93% dan Sisa Prompt Kelupaan Dihapus?

Sebuah makalah ilmiah setebal 69 halaman yang mengaitkan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) dengan usulan Nobel Peace Prize 2026 menjadi sorotan
luas setelah mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu
penulis. Makalah berjudul “Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the
National Nutrition Agency: Building Smart Business for Food Security
Industry and Indonesia’s Economic Growth” itu diunggah di platform Social
Science Research Network (SSRN) pada 31 Maret 2026.

Dalam dokumen tersebut, Prabowo tercantum sebagai penulis pertama dengan
afiliasi Presiden Republik Indonesia, bersama sejumlah nama akademisi dan
pihak lain. Isinya membahas program MBG sebagai upaya ketahanan pangan,
pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi terhadap perdamaian.

Namun, naskah itu segera menuai kontroversi. Publik menemukan indikasi sisa
prompt AI yang diduga belum dihapus dari badan dokumen, termasuk frasa
seperti “One-Sentence Nobel Interpretation (optional, very strong)” yang
tampak sebagai jejak perintah ke kecerdasan buatan. Hasil pemeriksaan
menggunakan alat pendeteksi AI disebut menunjukkan tingkat deteksi hingga 93
persen. Beberapa pihak bahkan menyebut indikasi gaya bahasa dan ilustrasi
yang kental dengan ciri AI.

Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Kementerian
Dalam Negeri menyatakan sedang menginvestigasi kasus pencatutan nama
tersebut. Kepala Bakom Muhammad Qodari menegaskan, “Lagi diinvestigasi.”
Klaim dari sejumlah pihak juga menyebut Presiden Prabowo tidak mengetahui,
tidak memerintahkan, dan tidak menyetujui pembuatan paper tersebut. Ada
indikasi nama dicatut tanpa izin, termasuk lampiran surat yang kemudian
diklarifikasi oleh institusi terkait.

Polemik ini semakin ramai di media sosial. Akun @TxtdariiUGM ikut
mengomentari dengan nada sarkastis: “Anjirrr paper nobel perdamaiannya
Prabowo ada sisa prompt yg kelupaan dihapus HAHAHA. Pake AI donggg buat
papernya.”

Publikasi di SSRN sendiri bukan merupakan proses nominasi resmi Nobel
Perdamaian, yang memiliki mekanisme ketat dan bersifat rahasia. Hingga kini,
investigasi masih berjalan untuk memastikan asal-usul dokumen dan
keterlibatan pihak-pihak yang namanya tercantum.

Kasus ini menjadi pengingat tentang pentingnya verifikasi dan etika dalam
penulisan ilmiah, terutama ketika melibatkan nama pejabat tinggi
negara.