Kinerja Tak Memuaskan, Publik Ingin Lihat Menteri Bidang Ini Ditendang Prabowo
Oposisi Cerdas | Wacana Reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan mayoritas publik. Menariknya, Poltracking Indonesia menunjukkan masyarakat memiliki prioritas yang cukup jelas mengenai bidang kementerian yang dianggap perlu mendapatkan evaluasi.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan pertanyaan mengenai bidang yang perlu dirombak diberikan kepada responden yang sebelumnya menyatakan bahwa reshuffle kabinet memang diperlukan.
Sektor perekonomian menjadi yang paling banyak disorot. Sebanyak 30,8 persen publik yang menganggap reshuffle diperlukan menyatakan bidang ekonomi harus menjadi fokus utama perombakan kabinet. Posisi berikutnya ditempati bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan angka 22 persen.
“Kita dalami dari yang mengatakan perlu ada reshuffle kabinet tadi, kita tanyakan kepada publik bidang apa yang menjadi fokus utama untuk di-reshuffle, terutama bidang ekonomi 30,8 persen. Kemudian bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pembangunan kewilayahan,” kata Hanta, dikutip Selasa (1/9/2026).
Angka tersebut menjadi sinyal bahwa sektor ekonomi menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam persepsi masyarakat terhadap Kabinet Merah Putih.
Sorotan publik terhadap sektor tersebut juga tidak berdiri sendiri. Secara keseluruhan, 51,9 persen masyarakat dalam survei menyatakan presiden perlu melakukan reshuffle.
Sebanyak 27,9 persen responden justru menilai perombakan kabinet tidak diperlukan. Sementara 20,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.
Dengan demikian, lebih dari separuh responden yang diteliti Poltracking mendorong adanya perubahan dalam kabinet.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar apakah reshuffle perlu dilakukan, tetapi sektor mana yang dianggap paling membutuhkan perbaikan.
Dari hasil survei, ekonomi menjadi jawaban teratas. Hal tersebut menunjukkan bahwa performa kementerian yang berkaitan dengan perekonomian menjadi perhatian paling besar masyarakat.
Hanta menjelaskan alasan utama masyarakat menginginkan reshuffle berkaitan dengan kinerja menteri. Sebanyak 55,5 persen responden menilai ada menteri yang kinerjanya kurang memuaskan.
“Alasan paling tinggi karena kinerja kurang memuaskan,” ujar Hanta.
Alasan lainnya adalah ketidakcocokan menteri dengan kementerian yang dipimpin. Sebanyak 10 persen publik menyebut faktor tersebut sebagai alasan perlunya perombakan.
Kemudian 9,3 persen menilai ada menteri yang jarang turun langsung ke masyarakat.
Hanta menilai temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi pelaksanaan program yang benar-benar efektif.
“Kami sampaikan, ada program-program yang populis tapi sepertinya kegagalan kabinet dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan program visi-misi Presiden tergambarkan dalam survei ini,” tuturnya.
Survei Poltracking Indonesia sendiri dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 14-20 Agustus 2026. Populasi survei merupakan warga negara yang telah memiliki hak pilih. Penelitiannya sendiri menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.220 responden. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.