Terungkap, BoP Minta Mahmud Abbas Hapus Semua Kata ‘Palestina’ dari Buku Sekolah

Oposisi Cerdas | Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair dilaporkan Middle East Eye, Rabu (2/9/2026) diutus oleh Dewan Perdamaian (BoP) untuk meminta Otoritas Palestina menghapus kata ‘Palestina’ dari buku sekolah dan menggantinya dengan ‘Samaria’. Informasi itu diungkap oleh mantan duta besar Inggris untuk PBB, Jeremy Greenstock yang mengatakan bahwa upaya itu sebagai tekanan terhadap Otoritas Palestina dan dilaksanakan usai kesepakatan dengan Israel untuk mengakhiri perang di Gaza tercapai.

Dalam sebuah siniar di David Hearst Podcast, Greenstock mengatakan, permintaan Blair itu ditolak oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Lebih jauh Greestock mengungkapkan bahwa Blair mengalami ‘kesulitan’ dalam menjalankan perannya di BoP dalam mengawasi manajemen Gaza pascaperang.

“Dia belakangan, saya mengetahui, diminta oleh BoP untuk pergi ke Ramallah dan meminta menghapus semua kurikulum yang menyebut kata Palestina jika mereka (Otoritas Palestina) ingin dinilai BoP mampu menjalankan kesepakatan dengan Israel untuk mengakhiri konflik yang mereka mulai sejak 7 Oktober,” kata Greenstock yang mengatakan informasi ini didapatkannya dari sumber di level kementerian.

“Presiden Mahmoud Abbas mengatakan dia tidak akan melakukan hal itu (menuruti permintaan Blair),” ujar Greenstock.

“Namun fakta bahwa BoP bisa meminta hal tersebut agar bisa diterapkan terhadap kurikulum pendidikan Palestina membuat saya berpikir prinsip kerja dari BoP, dan pemahaman apa yang mereka punya terhadap keadilah, terhadap rasa ketidakberpihakan, terhadap sejarah dari semua ini,” kata Greenstock.

Seorang juru bicara Tony Blair membantah bahwa Blair mengajukan permintaan itu ke Otoritas Palestina, dan mengatakan, “ini tidak benar dan sepenuhnya karangan.”

Blair diketahui berkujung ke Israel pada pertengahan Agustus dengan menantu Trump, Jared Kushner dan perwakilan tinggi untuk Gaza, Nickolay Mladenov. Ketiganya melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak peta jalan untuk masa depan Gaza. 

Blair, Kushner, dan Mladenov kemudian melanjutkan perjalanan ke Kairo bertemua dengan kelompok teknokrat Palestina yang diproyeksikan mengontrol Gaza. Dalam pertemuan itu hadir juga perwakilan Hamas.

Dalam siniar itu, Greenstock membela peran Blair di Perang Irak dan memujinya berhasil membujuk Presiden George Bush untuk mencari mandat dari PBB sebelum invasi. Namun, ia mengkritik peran Blair di BoP saat ini.

Greenstock mengatakan ia tidak percaya Blair dalam posisi bisa bernegosiasi dengan kedua belah tanpa keberpihakan. “Karena rekam jejaknya di Irak dan  di Palestina sejak dia tak menjabat di pemerintahan, dia akan dilihat selalu dalam kecurigaan. Sehingga saya pikir dia akan pergi (dari BoP) dan saat ini mengalami kesulitan.”

BoP didirikan oleh Presiden AS Donald Trump setelah Washington berhasil menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Hamas dan faksi perjuangan Palestina lainnya setuju atas rencana pelucutan senjata, namun Israel menolak menarik diri hingga proses pelucutan selesai sepenuhnya.

Sejak gencatan senjata ditetapkan pada Oktober tahun lalu, Israel masih mengebom Gaza lewat serangan udara dan drone yang menewaskan sedikitnya 1.300 warga Palestina. Pada Selasa (1/9/2026), setidaknya tujuh serangan udara menghantam sebuah area di barat Kota Gaza dalam kurun 10 menit sebelum drone kemudian mengelilingi area itu dan menjatuhkan bom menargetkan apapun yang bergerak.

Sebagai bagian dari kampanye global, Israel dan pendukungnya mengintensifkan upaya untuk menghapus kata Palestina dari buku sejarah dan museum-musem di dunia. Pada Selasa (1/9/2026), otoritas Israel mulai menerapkan hal itu dalam kurikulum untuk 45 ribu pelajar Paletina yang bersekolah di Yerusalem Timur.

Di Inggris Raya, kelompok anggota dewan lintas partai menuntut sebuah investigasi terhadap British Museum yang menghapus kata ‘Palestine’, ‘Warga Palestina’ dan ‘pendudukan Israel’ dari tampilan publikasi mereka. Sebuah investigasi Middle East Eye pernah mengungkap bahwa keputusan British Museum menghapus tiga kata itu sebagai respons langsung atas lobi dari aktivis pro-Israel antara Oktober hingga Desember 2024.

Belum lama ini, sebuah organisasi yang berbasis di Israel memuji Arab Saudi setelah kerajaan tersebut menghapus frasa “umat Islam tidak akan pernah menyerahkan Yerusalem” dari buku-buku pelajaran sekolah. Langkah itu dinilai sebagai bagian dari upaya untuk mengubah cara Arab Saudi mengajarkan Islam, Palestina, dan Israel dalam kurikulumnya.

Kelompok riset Israel, Impact-se, menerbitkan kajiannya terhadap kurikulum Arab Saudi pada akhir Juli 2026.

“Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa kendali atau keberadaan Muslim di Yerusalem sedang berada di bawah ancaman,” kata laporan tersebut, dikutip dari Middle East Eye, Selasa (18/8/2026).

Menurut Impact-se, rujukan itu “dapat ditafsirkan sebagai penggambaran Yerusalem sebagai tempat berlangsungnya konflik yang terus-menerus antara umat Islam dan kelompok lain, khususnya Israel.”

Kritik tersebut muncul ketika para politisi Israel secara rutin menyerukan penghancuran Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat suci utama dalam Islam, dan pembangunan kuil Yahudi di lokasi tersebut.