Pemkab Puncak Jaya Perkuat Tata Kelola Data melalui Forum Satu Data dan Launching Portal Open Data
Mulia, 14 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Puncak Jaya menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Forum Satu Data Kabupaten Puncak Jaya sekaligus Launching Portal Open Data Puncak Jaya Tahun 2026, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola data pemerintahan serta mendorong tersedianya data yang akurat, terpadu, berkualitas, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Puncak Jaya, Mus Kogoya, S.E., M.M., yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., MM. serta secara resmi melakukan launching Portal Open Data Kabupaten Puncak Jaya.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa data merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Pemerintah tidak mungkin dapat menyusun kebijakan dengan tepat tanpa didukung oleh data yang benar. Perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik, pengendalian program, monitoring dan evaluasi semuanya membutuhkan data yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian disampaikan.
Bupati menegaskan, penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Puncak Jaya bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika maupun BPS, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
Setiap perangkat daerah memiliki peran sebagai produsen data, sementara koordinasi, validasi, pengelolaan dan penyebarluasan data membutuhkan kerja sama antara produsen data, walidata, walidata pendukung dan pembina data.
“Saudara hari ini adalah produsen data, tetapi besok bisa saja menjadi konsumen data. Artinya, kita semua adalah pelaku sekaligus pengguna dari Satu Data itu sendiri,” ujarnya.
Bupati juga meminta seluruh kepala perangkat daerah dan pengelola data untuk memberikan perhatian serius terhadap penyediaan serta pemutakhiran data sektoral pada masing-masing perangkat daerah.
Data, kata Bupati, tidak boleh hanya dikumpulkan ketika dibutuhkan atau sekadar untuk memenuhi kewajiban administrasi. Data harus dikelola secara berkelanjutan, diperbarui secara berkala dan menjadi bagian dari proses kerja pemerintahan sehari-hari.
“Jangan sampai data hanya diisi sekadar menggugurkan kewajiban. Setiap data harus memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga meminta Bappeda untuk memperkuat tata kelola data dalam dokumen perencanaan, sementara Inspektorat diharapkan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses penyediaan serta pemanfaatan data.
Selain itu, Diskominfo dan BPS diminta memperluas keterlibatan hingga ke 27 distrik dan kampung-kampung sebagai sumber informasi dan data pembangunan dari tingkat paling bawah.
Hal tersebut dinilai penting agar data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat serta menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan launching Portal Open Data Kabupaten Puncak Jaya sebagai salah satu sarana keterbukaan dan penyebarluasan data pembangunan daerah kepada masyarakat.
Portal tersebut diharapkan menjadi pintu informasi yang memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperoleh data pembangunan Kabupaten Puncak Jaya secara lebih terbuka, mudah diakses dan transparan.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan Open Data tidak hanya ditentukan oleh aplikasi atau website yang digunakan, tetapi terutama oleh kualitas data yang tersedia di dalamnya.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan data yang disampaikan benar, lengkap, mutakhir, memiliki sumber yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya, Akbar Fitrianto, S.STP., M.Ap., disampaikan bahwa kegiatan Forum Satu Data dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah, BPS, Bappeda/Baperida, Inspektorat serta para pengelola data statistik sektoral, perencanaan dan teknologi informasi.
Menurut Akbar, kegiatan ini memiliki arti strategis karena data merupakan pondasi penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kegiatan ini tetap kita laksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang untuk melaksanakan agenda strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
Adapun sejumlah agenda yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut meliputi:
Forum Satu Data Kabupaten Puncak Jaya, untuk memperkuat koordinasi dan peran produsen data, walidata, walidata pendukung serta pembina data, sekaligus mendorong keseragaman tata kelola data di seluruh perangkat daerah.
Pemaparan Arsitektur Data, untuk memberikan pemahaman mengenai arsitektur data pemerintah daerah, keterkaitan kebutuhan dan integrasi data serta posisi data dalam ekosistem pemerintahan digital.
Tutorial Portal Open Data Puncak Jaya, untuk memberikan pemahaman teknis kepada perangkat daerah dalam penggunaan dan pengelolaan portal Open Data.
Pemaparan Walidata SIPD Kemendagri, yang membahas peran dan mekanisme walidata dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Pemaparan Metadata, yang menjelaskan pentingnya metadata sebagai informasi yang menerangkan suatu dataset sehingga dapat dipahami, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, digunakan kembali dan dipertanggungjawabkan.
Menuju Pemerintahan yang Transparan dan Berbasis Data
Melalui pelaksanaan Forum Satu Data dan launching Portal Open Data ini, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menargetkan terbangunnya pemahaman bersama mengenai konsep dan penyelenggaraan Satu Data, meningkatnya koordinasi antara BPS, Diskominfo, Baperida dan seluruh perangkat daerah, serta meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan jadwal pengelolaan data.
Selain itu, perangkat daerah diharapkan semakin memahami perannya sebagai produsen sekaligus pengguna data, serta mampu memanfaatkan arsitektur data, SIPD, Open Data dan metadata untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Penyelenggaraan Satu Data juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Data bukan sekadar angka. Data adalah dasar untuk melihat kondisi masyarakat, mengetahui permasalahan, menentukan prioritas, mengukur keberhasilan pembangunan dan menentukan arah masa depan Kabupaten Puncak Jaya,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara hasil pemetaan perencanaan data statistik sektoral dan hasil Focus Group Discussion Forum Satu Data, yang melibatkan unsur Diskominfo, Baperida, BPS dan Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya.
Selanjutnya dilakukan foto bersama pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, pengelola data dan seluruh peserta kegiatan sebelum memasuki agenda pemaparan materi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem data pemerintahan yang terpadu, berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif serta pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
The post Pemkab Puncak Jaya Perkuat Tata Kelola Data melalui Forum Satu Data dan Launching Portal Open Data first appeared on pembaruanpapua.com.