PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal “Uang Sogok” ke Mahasiswa UBK
PDIP mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan pemberian uang kepada sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai pertemuan di Istana Wapres.
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus menilai, penjelasan langsung dari Gibran sangat dinanti publik guna memotong spekulasi liar yang berkembang. Terlebih, pertemuan tersebut terjadi setelah sebelumnya para mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara.
“Iya, dia harus mengklarifikasi bahwa tidak benar (telah) membayar mahasiswa,” cetus Deddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
Gibran diminta berani menyampaikannya secara jujur, termasuk jika isu tersebut tidak benar. Namun jika benar ada aliran uang, dari mana asal-usul dana tersebut harus dibuka secara terang benderang.
Langkah ini penting agar tidak muncul tudingan adanya operasi politik tertentu, maupun penggunaan sumber dana yang tidak jelas asal-usulnya.
“Apakah itu uang operasional Wapres atau uang pribadi? Itu harus jelas supaya tidak ada asumsi liar,” tambahnya.
Wapres Gibran sebelumnya menerima 15 perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Istana Wakil Presiden pada Senin, 15 Juni 2026. Pertemuan digelar usai mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Usai pertemuan, Koordinator Aksi yang juga Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin, sempat pasang badan dan menegaskan gerakan mereka murni tanpa adanya setingan politik.
Namun sepekan kemudian, Abdi mengakui adanya aliran dana pasca-pertemuan dengan Wapres Gibran. Ia menyebutkan, uang yang dijanjikan awalnya Rp300 juta, namun Abdi baru menerima 20 persen.
“Terkait uang itu, memang saya terima 20 persen,” aku Abdi dalam video interogasi internal yang viral di akun Instagram @soalunsrat, Selasa, 23 Juni 2026.
Sumber: rmol
Foto: Wapres Gibran Rakabuming saat menerima dan berdialog langsung dengan 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin malam, 15 Juni 2026. (Foto: Setwapres)