Dasco sebagai “Network Hub” Politik Indonesia: Ketika Pengaruh Lahir dari Jejaring, Bukan Sekadar Jabatan

Dalam beberapa tahun terakhir, nama Sufmi Dasco Ahmad hampir selalu hadir dalam berbagai isu strategis nasional. Ketika pemerintah menghadapi polemik ekonomi, Dasco tampil menjembatani komunikasi. Saat DPR membahas RUU penting, Dasco menjadi salah satu wajah utama yang menyampaikan posisi parlemen.

Dalam berbagai dinamika politik, ia juga sering menjadi penghubung antara pemerintah, partai politik, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat. Intensitas kemunculan tersebut memunculkan pertanyaan: mengapa satu figur tampak begitu dominan dalam berbagai persoalan?

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Network Society yang dikembangkan sosiolog Manuel Castells. Menurut Castells, dalam politik modern, kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh jabatan formal atau struktur birokrasi, tetapi juga oleh posisi seseorang dalam jaringan (network). Aktor yang berada di pusat jaringan akan memiliki pengaruh lebih besar karena menjadi titik temu berbagai arus informasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan.

Dalam teori jaringan, aktor seperti ini disebut network hub. Hub adalah simpul utama yang menghubungkan banyak aktor yang sebelumnya terpisah. Pengaruhnya bukan karena ia memerintah semua pihak, melainkan karena banyak proses komunikasi dan koordinasi berlangsung melalui dirinya. Semakin banyak hubungan yang melewati satu simpul, semakin besar pula kemampuan simpul tersebut memengaruhi arah keputusan.

Jika dilihat dari praktik politik belakangan ini, Dasco kerap memainkan peran tersebut. Ia tidak hanya berkomunikasi dengan pimpinan DPR, tetapi juga dengan Presiden, pimpinan partai koalisi, para menteri, pelaku usaha, hingga berbagai kelompok masyarakat. Dalam sejumlah isu nasional, ia tampil sebagai jembatan yang mempertemukan berbagai kepentingan agar proses politik tidak mengalami kebuntuan.

Dari perspektif teori jaringan, posisi seperti itu memiliki nilai strategis. Indonesia adalah negara dengan sistem multipartai dan pemerintahan koalisi. Semakin banyak aktor yang terlibat, semakin tinggi pula kebutuhan akan figur yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan. Dalam situasi seperti itu, seorang network hub dapat mempercepat komunikasi, mengurangi kesalahpahaman, dan membantu membangun konsensus.

Konsep ini juga sejalan dengan teori Structural Holes dari Ronald Burt. Burt menjelaskan bahwa individu yang mampu menjembatani kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terhubung akan memiliki keunggulan strategis karena mengendalikan arus informasi dan koordinasi. Mereka sering kali menjadi aktor yang paling dicari ketika muncul persoalan yang membutuhkan penyelesaian lintas lembaga atau lintas kepentingan.

Dari sisi positif, keberadaan network hub dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan. Komunikasi menjadi lebih cepat, konflik politik dapat diredam, dan proses pengambilan keputusan lebih efisien. Dalam negara yang memiliki banyak partai dan lembaga, kemampuan membangun jejaring merupakan modal politik yang sangat penting.

Namun teori jaringan juga mengingatkan adanya risiko. Ketika terlalu banyak proses bergantung pada satu simpul, maka sistem menjadi rentan terhadap personalisasi kekuasaan. Jika simpul tersebut melemah atau tidak lagi menjalankan fungsinya, koordinasi antarlembaga juga dapat terganggu. Karena itu, jaringan yang sehat tidak boleh hanya bertumpu pada satu orang, tetapi harus dibangun melalui institusi yang kuat dan mekanisme komunikasi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, jika dilihat dari perspektif Network Society, Dasco dapat dipahami bukan semata sebagai Wakil Ketua DPR, melainkan sebagai network hub dalam politik Indonesia. Pengaruhnya lahir dari kemampuannya menghubungkan banyak aktor dan membangun komunikasi lintas kepentingan.

Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa jejaring tersebut memperkuat kelembagaan demokrasi, bukan menjadikan efektivitas politik bergantung pada satu figur. Dalam demokrasi yang matang, figur penting memang dibutuhkan, tetapi yang harus tetap menjadi pusat kekuatan adalah institusi negara itu sendiri.

Sumber: indopolitika

Foto: Ilustrasi Sufmi Dasco Ahmad. Foto: ChatGPT