Pro Kontra Kabinet Bayangan, Ternyata Diam-diam Didanai Pihak Asing?
Oposisi Cerdas | Pembentukan Kabinet Bayangan oleh sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil terus memicu pro kontra. Inisiatif yang disebut sebagai upaya mengawasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu mendapat sambutan dari sebagian pihak, tetapi juga menuai tudingan serius mengenai motif dan sumber pendanaannya.
Kabinet Bayangan diketahui digagas oleh akademisi Feri Amsari dengan komposisi 15 menteri. Kelompok tersebut disiapkan untuk menyampaikan alternatif kebijakan sekaligus menjadi ruang partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Feri Amsari sendiri telah menegaskan bahwa pembentukan Kabinet Bayangan tidak ditujukan untuk mengambil alih ataupun menyaingi pemerintahan yang sah.
“Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik,” jelas Feri.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik. Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, justru mempertanyakan legitimasi hingga sumber pendanaan Kabinet Bayangan.
Prihandoyo menduga gerakan tersebut berpotensi memperoleh dukungan dari pihak asing. Ia menilai dugaan tersebut perlu diperhatikan karena dianggap dapat menyentuh persoalan kedaulatan negara.
“Membuat kabinet bayangan tanpa mandat dari rakyat, ini demokrasi model apa dan hukum model apa? Rakyat dicatut lagi. Atas nama rakyat, tetapi tidak bertanya kepada rakyat,” kata Prihandoyo dalam keterangannya, dikutip Senin (10/8/2026).
Menurut Prihandoyo, keberadaan Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam Kabinet Bayangan menjadi salah satu hal yang membuat dirinya semakin mempertanyakan gerakan tersebut.
“Ini bukan lagi kritik atau opini. Ini sudah masuk ranah kedaulatan dan patut diduga dibiayai pihak asing,” ujarnya.
Ia bahkan menilai Kabinet Bayangan dapat memicu kebingungan di tengah masyarakat sekaligus memperlebar perbedaan pandangan politik.
“Ini pintu masuk intervensi asing. Kami menolak kabinet bayangan ini,” tegasnya.
Prihandoyo kemudian mengaitkan dugaan pendanaan asing tersebut dengan kemungkinan terbentuknya pemerintahan boneka. Menurutnya, jika benar terdapat campur tangan pihak luar, persoalannya tidak lagi sebatas dinamika politik domestik.
“Kabinet Bayangan bukan lagi soal politik, jika ada campur tangan asing, ini sudah soal pengkhianatan negara. Logika sederhananya, pemerintahan yang sah hanya satu: Prabowo-Gibran,” ucapnya.
“Membuat tandingan dalam bentuk Kabinet Bayangan dan andaikata dibiayai asing, maka itu bukan oposisi, itu agen,” lanjutnya.
Atas dugaan tersebut, Prihandoyo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut menelusuri arus dana yang berkaitan dengan pembentukan Kabinet Bayangan.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui siapa yang berada di balik pendanaan gerakan tersebut dan untuk kepentingan apa Kabinet Bayangan dibentuk.
“Rakyat berhak tahu, uangnya dari mana? Siapa yang membayar? PPATK harus aktif memeriksa arus keluar-masuk uang. Untuk kepentingan siapa Kabinet Bayangan ini dibentuk?” ujarnya.
Dengan adanya tudingan tersebut, keberadaan Kabinet Bayangan kini tidak hanya menjadi perdebatan mengenai kritik terhadap pemerintah. Polemik berkembang hingga menyentuh isu legitimasi, transparansi pendanaan, dan dugaan intervensi asing yang seluruhnya masih berupa tudingan dari pihak yang mengkritik.