Delapan Tuntutan BEM UI: Hentikan Penjajahan Negara Atas Rakyat Sendiri

Oposisi Cerdas | Koordinator lapangan massa aksi, Hafidz Hernanda, mengatakan massa BEM Universitas Indonesia (UI) membawa sejumlah tuntutan dalam aksi yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan. Menurutnya, terdapat delapan tuntutan yang akan disuarakan massa.

“Untuk tuntutannya kita ada delapan. Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini sayangnya adalah setelah kami dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, sayangnya kok kita sekarang itu merasa masih dijajah ya oleh pemerintah,” kata Hafidz saat ditemui di fakultas FISIP UI, Selasa (18/8/2026).

Selanjutnya, tuntutan kedua, berkaitan dengan persoalan ekonomi, yakni penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

“Yang kedua adalah turunkan harga pokok dan juga harga BBM,” katanya.

Selanjutnya, massa menuntut penghentian pemusatan kekuasaan, penghentian TKD atau Transfer Keuangan ke Daerah, serta pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah.

“Yang ketiga adalah hentikan pemusatan kekuasaan, hentikan juga TKD (Transfer Keuangan ke Daerah) dan juga berikan otonomi seluas-luasnya ke daerah. Karena kami rasa, terutama dari BEM UI, itu punya tesis bahwa saat ini Prabowo tuh ingin menjadi Soeharto tapi dalam arti yang lebih luas lagi di mana ia ingin mengambil seluruh kekuasaan yang ada di pusatnya. Ia sedang mencoba untuk mengambil para lokal oligarki-oligarki lokal, dan juga kita bisa melihat dari berbagai macam kebijakan yang ia buat,” kata Hafidz.

Massa juga menyampaikan tuntutan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, dan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Lanjut juga kita juga ada tuntutan terkait penghentian MBG dan KDMP, dan juga evaluasi total seluruh PSN (Proyek Strategis Nasional) yang ada,” katanya.

Tuntutan lainnya menyangkut keberadaan TNI dan Polri di ruang sipil serta pembangunan batalyon TP di berbagai daerah.

“Keempat, kami juga meminta untuk menghentikan seluruh intervensi TNI-Polri di ruang sipil dan juga kami juga ingin menghentikan adanya Batalyon TP yang sudah dibuat gitu lho. Karena selain adanya militerisasi yang menguat dan juga banyak sekali aparat-aparat yang masuk ke ruang sipil, sekarang tuh kita sudah melihat bahkan adanya pembangunan-pembangunan yang luar biasa banyaknya yang ingin dibuat di tiap kabupaten. Bayangkan, Batalyon di tiap kabupaten gitu lho,” kata Hafidz.

Menurutnya, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah kesejahteraan. Ia mencontohkan persoalan makanan bergizi bagi anak-anak hingga kesehatan mental.

“Sedangkan yang dibutuhkan oleh negara ini itu bukan hal seperti itu. Yang dibutuhkan di negara ini adalah kesejahteraan di mana semua anak kecil itu tuh bisa makan makanan bergizi gratis misalnya, tanpa keracunan. Semua anak kecil yang ada di Indonesia bisa membeli alat tulis dan bahkan bisa menjaga kesehatan mental dia sampai mereka tidak bunuh diri seperti yang di NTT. Apa iya? Saya melihat lho pidato Presiden sama sekali tidak ada mengungkit apa yang terjadi di NTT, apa yang terjadi di Flores,” katanya.

Hafidz juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah menetapkan bencana nasional di NTT dan Flores.

“Dan tuntutan terakhir kami adalah untuk meminta pemerintah men-set bencana nasional di NTT dan Flores. Karena kami sangat menyedihkan. Bayangkan seorang pemimpin negara berpidato di Hari Kemerdekaan tidak mempedulikan rakyatnya sama sekali. Tidak mencerminkan apa yang sedang terjadi di negara ini saat ini. Antara memang dia tidak melihat kondisinya, atau memang dia sengaja tidak melihat, atau bahkan lebih parahnya lagi ia melihat dan sengaja tidak ingin peduli. Seperti itu,” kata Hafidz.

Hafidz mengatakan massa dari UI yang akan mengikuti aksi diperkirakan mencapai 500 hingga 700 orang. Namun, massa disebut mengalami kendala dalam hal transportasi.

“Jadi untuk massa UI sendiri itu sekitar 500 sampai 700 massa. Tapi sayangnya betul, ada Kopaja-Kopaja kami yang sayangnya banyak sekali dikooptasi-kooptasi dengan berbagai macam institusi. Ada berbagai macam institusi yang memang sudah menelepon berbagai macam driver-driver-nya. Bayangkan kita pesan total 24 Kopaja. 24 Kopaja itu semuanya tidak bisa karena mereka diintimidasi, karena mereka diintimidasi bisa saja dipecat,” katanya.

“Ini kan sangat menyayangkan. Kami tidak menyalahkan driver-driver tersebut karena mereka kan hidup di sebuah sistem di mana yang mengakibatkan mereka harus bekerja seperti ini gitu lho,” katanya menambahkan.

Saat ditanya mengenai bentuk intimidasi tersebut, Hafidz mengatakan para pengemudi disebut dilarang datang mengangkut massa.

“Betul, tidak boleh datang ke sini. Kalau misal ada yang berangkat nanti dipecat. Jadi mereka tuh disuruh membuat 1.001 alasan agar tidak bisa menjemput kami,” katanya.

Ia mengatakan persoalan tersebut menurutnya juga dialami BEM dari sejumlah kampus lain.

“Dan ini tidak hanya di BEM UI juga lho kawan-kawan. Banyak dari teman-teman BEM UBk (BEM Universitas lain), dari BEM-BEM kampus lainnya yang memang sedang mencari Kopaja-Kopaja, tapi mereka semua tuh ditahan-tahan. Kopaja-nya semua tidak mau,” katanya.

Hafidz kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kebebasan berekspresi dalam demokrasi.

“Kan pertanyaannya simpel. Katanya di Indonesia itu negara demokrasi? Katanya di dalam Undang-Undang Dasar kita dijaga kebebasan berekspresi kita? Tapi pada nyatanya sekarang institusi-institusi pemerintahan saja secara aktif menghentikan kita untuk berpartisipasi dalam demokrasi,” katanya.

Ia juga mengklaim terdapat intimidasi terhadap sejumlah BEM. “Jujur saya sangat sedih mendengarnya. Mereka diintimidasi katanya bisa jadi nanti mahasiswa KIP-K ada yang dicabut, bisa jadi nanti ada dia diturunkan dari jabatannya, bisa jadi kawan-kawan mahasiswa yang lainnya nanti diancam-ancam akan ada sesuatu hal yang anarkis. Ini kan sesuatu hal yang berlebihan,” ungkapnya.

Hafidz mengatakan mahasiswa generasi pasca-Reformasi memahami demokrasi sebagai bagian dari kehidupan bernegara.

“Kami kan sebagai generasi muda itu hidup di era pascareformasi yang kami tahu adalah demokrasi. Kecuali memang kami hidup di Orde Baru. Tapi sayangnya kami melihat bahwa hal-hal sepertilah yang menggerus kemerdekaan terus-terusan gitu lho. Makanya dalam hari ini, aksi kami itu adalah merebut kemerdekaan,” kata Hafidz.

Berikut tuntutan BEM UI :

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri

2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

3. Wujudkan reforma agraria sejati

4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP

6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah

7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana

8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP