Peneliti: Jokowi Tidak Ada Penyesalan, Minimal Mengakui Gibran Tak Kompeten
Oposisi Cerdas | Sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai wakil presiden kembali menjadi sorotan. Kali ini, peneliti BRIN Prof Erma Yulihastin menilai ada satu hal yang justru luput dari pernyataan Jokowi saat memberikan wawancara kepada Bocor Alus Politik Tempo belum lama ini.
Erma menilai Jokowi dalam wawancara tersebut lebih banyak membantah berbagai tudingan yang disampaikan pewawancara. Namun, menurutnya, ada persoalan yang lebih mendasar terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.
“Semua dibantah dan selalu mengatasnamakan demokrasi,” kata Erma dalam akun X, dikutip Sabtu (29/8/2026).
Erma kemudian mengaku kecewa karena tidak melihat adanya rasa penyesalan dari Jokowi atas keputusan politik yang berkaitan dengan putranya. Ia menilai Jokowi setidaknya dapat mengakui apabila memang terdapat persoalan mengenai kapasitas Gibran untuk menduduki posisi tersebut.
“Ada satu hal yang paling mengecewakan, yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten,” ungkap Erma.
Pernyataan Erma tersebut sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai perjalanan politik Gibran hingga akhirnya menduduki posisi wakil presiden.
Nama Gibran sebelumnya memang kerap dikaitkan dengan dukungan Jokowi, terutama setelah Jokowi secara terbuka menyatakan akan melakukan cawe-cawe politik menjelang Pemilu 2024.
Erma bahkan mempertanyakan sistem demokrasi Indonesia yang menurutnya seharusnya mampu menghasilkan lebih banyak pilihan sosok yang kompeten untuk memimpin negara.
“Ayolah, 280 juta orang Indonesia, masa iya demokrasi tak bisa memunculkan yang benar-benar kompeten? Itu parpol-parpol gunanya apa sih?” lanjut dia.
Sebelumnya, isu mengenai keterlibatan Jokowi dalam dinamika politik Pemilu 2024 memang sempat menjadi perhatian luas.
Saat itu, Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe politik yang dilakukannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan agar proses Pilpres 2024 berjalan baik dan tidak memicu gejolak yang dapat membahayakan negara maupun bangsa.
Jokowi juga menyebut langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moralnya sebagai presiden, khususnya dalam menghadapi masa transisi kepemimpinan nasional pada 2024.
Sumber: wartaekonomi
Foto: Joko Widodo (Jokowi)/Net