Angkot Tua Terancam Mati, Sopir Geruduk Balai Kota Bogor: Kalau Dimatikan, Anak Istri Mau Makan Apa

Oposisi Cerdas | Pemandangan tak biasa mewarnai Balai Kota Bogor pada Kamis (3/9/2026). Puluhan angkot terparkir memenuhi area sekitar, sementara ratusan sopirnya berkumpul membawa banner berisi curahan hati dan protes keras terhadap kebijakan penataan transportasi umum kota.

Bagi para sopir, aturan baru ini dirasa terburu-buru dan langsung mengancam piring nasi mereka. Lewat aksi ini, mereka menuntut Pemkot Bogor untuk memikirkan ulang dampak kebijakan tersebut, terutama terkait keberlanjutan angkot yang terkena reduksi trayek.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah membekukan penertiban angkot yang berumur teknis lebih dari 20 tahun.

“Beri kami solusi dulu, baru tertibkan,” menjadi pesan utama yang ingin mereka sampaikan sebelum armada tua mereka benar-benar dilarang beroperasi.

Salah satu sopir angkot, Kenda (58), yang telah 35 tahun menjadi sopir, menilai kebijakan peremajaan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi sopir dan pemilik angkot.

Kata dia, membeli kendaraan baru dengan skema pembiayaan menjadi beban berat bagi sopir yang penghasilannya sangat bergantung pada setoran harian.

Kenda meminta Pemkot Bogor tidak serta-merta mematikan angkot tua.

Menurut dia, kendaraan yang masih dapat digunakan seharusnya diperbaiki dan dilengkapi kembali administrasinya.

“Kalau memang angkotnya dimatikan, ya harus dikasih pekerjaan. Karena dia punya anak-istri mau dikasih makan apa,” kata dia.

“Lebih baik ini aja dipelihara yang mobil tua, dibaguskan kembali. Dirapihkan kembali, pajak dihidupkan kembali, kir dihidupkan kembali, trayek dihidupkan kembali,” ungkapnya.

Dia juga mempersoalkan besarnya biaya yang harus ditanggung jika sopir atau pemilik angkot diwajibkan melakukan peremajaan.

“Satu unit reduksi aja Rp100 juta harus. Sebulannya misalnya Rp4,2 juta. Kita setoran hasil narik Rp100 ribu juga nggak sanggup, apalagi segitu,” katanya.

Kenda menegaskan, tuntutan mereka bukan untuk membiarkan angkot tidak layak jalan tetap beroperasi.

Ia justru meminta kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan ditertibkan, tetapi angkot yang masih bisa diperbaiki diberi kesempatan untuk tetap beroperasi.

“Kalau mobil tidak rapi silakan ambil, silakan tangkap. Jangan ada reduksi,” kata dia.

Terpisah, Koordinator Aksi Demo Angkot Bogor, Warno, mengatakan massa meminta Pemkot Bogor membuka kembali program peremajaan angkot.

Ia menyebut terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Pertama, angkot yag telah direduksi diminta tetap diperbolehkan beroperasi.

Kedua, program peremajaan angkot diminta tetap berjalan dan tidak ditutup.

Massa juga meminta kompensasi bagi pemilik angkot berusia teknis di atas 20 tahun apabila kendaraan mereka tidak lagi diperbolehkan beroperasi.

Selain itu, mereka meminta izin trayek tidak dimatikan, penghentian penertiban angkot berusia teknis 20 tahun sebelum ada solusi dari Pemkot Bogor, ruang dialog bagi seluruh elemen warga, serta menolak rencana leveling yang dinilai merugikan pemilik dan pengemudi angkot.

Warno mengatakan. persoalan utama dalam kebijakan tersebut bukan sekadar kendaraan, melainkan keberlangsungan hidup para sopir dan keluarganya.

“Jangan sampai kita mematikan angkot. Terus banyak pengangguran. Kalau memang angkotnya dimatikan, harus dikasih pekerjaan. Karena dia punya anak istri,” katanya.

Lebih jauh, lanjutnya, selama ini angkot belum mendapatkan subsidi seperti layanan transportasi publik lainnya.

Karena itu, Dia meminta Pemkot mempertimbangkan dukungan terhadap angkot jika memang ingin membenahi sistem transportasi diKota Bogor.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan Pemkot Bogor telah menerima aspirasi para sopir angkot.

Akan tetapi, Dia menegaskan bahwa setiap kebijakan tetap harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023.

“Hari ini saya sudah menerima aspirasi. Aspirasi ini tentu menjadi landasan untuk penerapan kebijakan kita ke depan,” tegasnya.

Dedie mengatakan pembahasan teknis akan dilakukan bersama perwakilan sopir dan pihak terkait.

Katanya, pemerintah akan mencari jalan keluar yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus memastikan aturan tetap berjalan.

Dia pastikan aspirasi yang disampaikan massa telah ditampung dan akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.

“Kami juga mendengar semua aspirasi dan sudah ditampung dan sudah ada solusinya,” kata Dedie.

Sumber: suara

Foto: Momen angkot-sopir geruduk Balai Kota Bogor untuk melakukan aksi unjuk rasa. [Dziharul Islam Nusantara/Suara Bogor].