17 September 2026

kabarterkini24

Berita Terkini, Kabar Terkini dan Terupdate

IPO: Pemecatan Purbaya Bisa Jadi Bumerang Politik, Publik Mulai Jadikan Simbol Perlawanan

Oposisi Cerdas | Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai pemecatan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan menteri berpotensi menjadi bumerang politik apabila publik memandang keputusan tersebut sebagai sesuatu yang tidak lazim.
Menurut Dedi, posisi Purbaya saat ini menarik perhatian publik. Dukungan yang muncul terhadap dirinya, ditambah aktivitasnya di media sosial, dinilai dapat memunculkan rasa penasaran mengenai langkah yang akan dilakukan Purbaya setelah tidak lagi berada di dalam kabinet.
“Publik sedang menggemari Purbaya. Kalau kemudian proses pemecatannya dianggap oleh publik sesuatu yang tidak lazim, pemecatan Purbaya ini bisa menjadi bumerang politik,” kata Dedi di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Kamis (17/9/2026).
Dedi menyoroti pula pernyataan Purbaya di media sosial yang menurutnya memantik spekulasi publik. Ia membaca sejumlah aktivitas tersebut sebagai kemungkinan adanya pesan yang sengaja dilempar untuk melihat respons masyarakat.
“Sepertinya ada yang ingin di-spill. Tidak bisa kita lihat hanya teksnya saja. Saya membacanya Purbaya memang dalam posisi memancing keriuhan, ada reaksi atau tidak, ternyata ada,” ujarnya.
Menurut Dedi, unggahan Purbaya yang bernada seperti menanyakan apakah publik sudah siap tersebut dapat membuat masyarakat semakin penasaran. Ia mempertanyakan apakah setelah itu Purbaya akan membuka informasi atau menyampaikan hal-hal lain mengenai situasi yang terjadi selama dirinya berada di pemerintahan.
“Ini menurut saya memantik penasaran. Apakah artinya mulai dari hari itu hingga ke depan Purbaya akan melakukan serangkaian spill-spill?” kata Dedi.
Dedi juga menilai karakter Purbaya selama berada di pemerintahan berpotensi membuatnya berhadapan dengan berbagai kelompok kepentingan.
Ia mengingatkan bahwa keputusan seorang presiden untuk memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari kabinet pada akhirnya merupakan kewenangan presiden. Namun, menurut dia, dalam proses politik selalu terdapat dinamika dan komunikasi dengan berbagai pihak di sekitar kekuasaan.
“Presiden itu kemudian mandiri menentukan seseorang itu bergabung dengan kabinet atau seseorang itu dikeluarkan dari kabinet. Pasti ada pembisik-pembisik, tidak mungkin tidak. Artinya ada kekuatan lain,” ujarnya.
Dedi mengatakan dirinya pernah mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang menyukai stabilitas dan tidak menyenangi kegaduhan, baik yang berasal dari ruang publik maupun elite.
“Saya pernah mendengar Presiden Prabowo itu termasuk yang menyenangi stabilitas. Beliau tidak menyenangi kegaduhan. Entah itu kegaduhan yang muaranya pada publik maupun kegaduhan yang muaranya di elite,” kata Dedi.
Ia menilai setiap menteri tentu memiliki narasi bahwa kebijakan maupun tindakan yang dilakukan berada dalam koridor arahan presiden. Namun, Dedi melihat Purbaya memiliki karakter berbeda karena tidak dianggap sebagai sosok yang memiliki kedekatan personal dengan Prabowo.
“Semua menteri itu pasti melakukan segala sesuatu. Mereka akan klaim berdasarkan arahan Presiden. Tapi khusus Purbaya saya kira beliau bukan termasuk tokoh menteri yang punya kedekatan dalam tanda kutip secara personal dengan Presiden,” ujarnya.
Dedi menilai keberanian Purbaya mengambil sejumlah sikap yang berbeda dengan arus kebijakan pemerintah dapat membuatnya memperoleh tempat tersendiri di mata publik.
Menurut dia, figur Purbaya bahkan dapat ditafsirkan sebagai simbol perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini dianggap memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan birokrasi.
“Purbaya berani melakukan hal-hal yang mungkin berseberangan dengan Presiden. Seorang Purbaya Yudhi Sadewa bisa menjadi simbol perlawanan terhadap oligarki dan juga birokrasi,” kata Dedi.
Dedi menegaskan bahwa persepsi tersebut merupakan tafsir yang berkembang di masyarakat, bukan berarti tuduhan bahwa Purbaya secara faktual sedang melakukan perlawanan terhadap kelompok tertentu.
Namun, menurut dia, dukungan publik terhadap Purbaya dapat muncul dari dua alasan. Pertama, karena Purbaya dipersepsikan memiliki karakter yang dekat dengan kelompok masyarakat bawah. Kedua, karena sebagian masyarakat merasa memiliki kepentingan yang sama dalam menghadapi birokrasi yang mereka anggap bermasalah.
“Publik bisa saja menafsirkan Purbaya sedang melawan kelompok-kelompok birokrat yang sekaligus korup. Sehingga dukungan publik sekarang ada dua. Mendukung Purbaya karena Purbaya punya karakter yang dekat dengan kelompok bawah atau mendukung Purbaya karena punya musuh yang sama, yaitu birokrat yang korup,” pungkasnya.