Konflik Terus Berulang di Papua Pegunungan, John Wempi Wetipo Desak Gubernur Ambil Alih Koordinasi

WAMENA — Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sekaligus Tokoh Intelektual Papua Pegunungan, John Wempi Wetipo, S.H., M.H., menyoroti rentetan konflik yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Pegunungan. Ia mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi lebih aktif hadir untuk mencari dan menyelesaikan akar persoalan.

Mantan Bupati Jayawijaya dua periode itu menegaskan, masyarakat pada dasarnya tidak menginginkan kekacauan. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan rasa aman dan damai agar dapat menjalankan aktivitas, serta membangun kehidupan yang lebih baik.

Menurut Wetipo, konflik dalam beberapa tahun terakhir terjadi di sejumlah wilayah Papua Pegunungan, mulai dari Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang hingga Yalimo.

“Semua orang tidak menginginkan terjadi kekacauan. Kita menginginkan suasana aman dan damai, sehingga bisa membangun peradaban yang baik,” ujar Wetipo di Wamena, Kamis (17/9/2026).

Ia menilai persoalan konflik tidak bisa terus diselesaikan secara parsial. Setiap kejadian, kata dia, harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan mencari penyelesaian, agar konflik serupa tidak kembali terjadi.

Dorong Gubernur Pimpin Penanganan Konflik

Wetipo secara khusus meminta Gubernur Papua Pegunungan mengambil peran lebih besar dalam menjembatani pemerintah kabupaten ketika terjadi konflik di wilayah provinsi tersebut.

Menurutnya, setelah terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan daerah otonom baru di Papua, pemerintah provinsi memiliki posisi strategis untuk mengoordinasikan langkah penanganan persoalan lintas kabupaten.

Ia berharap gubernur dapat memanggil para bupati dan memimpin koordinasi bersama untuk menentukan langkah konkret dalam mengendalikan situasi.

“Semestinya gubernur memimpin barisan kalau ada konflik di Jayawijaya atau ada konflik di mana. Saya berharap gubernur bisa panggil para bupati untuk dipimpin bagaimana mengendalikan situasi,” katanya.

Wetipo mengatakan, kondisi tersebut berbeda dengan ketika wilayah Papua Pegunungan masih menjadi bagian dari Provinsi Papua sebagai provinsi induk. Dengan adanya pemekaran, persoalan yang terjadi di wilayah seperti Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga dan wilayah lainnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dalam konteks koordinasi pemerintahan daerah.

Ia menekankan perlunya pemerintah provinsi menjadi penghubung antarpemerintah kabupaten, terutama ketika persoalan yang muncul berpotensi meluas dan berdampak terhadap masyarakat.

Jangan Hanya Mengandalkan Penambahan Aparat

Wetipo juga mengingatkan bahwa penambahan personel keamanan tidak dengan sendirinya menjamin masyarakat merasa aman.

Menurut dia, negara perlu hadir melalui pemerintah daerah untuk memberikan kepastian, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta memastikan setiap persoalan ditangani secara terukur.

“Kita datangkan aparat banyak belum tentu bisa menjamin masyarakat itu aman. Yang bertanggung jawab itu paling tidak kepala daerah,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten di Papua Pegunungan bergandengan tangan menyusun langkah bersama untuk mengurangi konflik yang terus berulang.

Wetipo menilai rentetan kejadian yang berlangsung dalam waktu berdekatan menunjukkan perlunya penanganan yang lebih terkoordinasi. Ia menyinggung sejumlah peristiwa yang terjadi di wilayah Wamena dan sekitarnya, termasuk konflik antarmasyarakat, insiden di Muliama, hingga kejadian terbaru di kawasan Wamena-Habema.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus berada dalam kondisi waswas, karena setiap kejadian baru muncul sebelum masyarakat benar-benar pulih dari persoalan sebelumnya.

Pemimpin Diminta Hadir dan Menenangkan Masyarakat

Selain langkah koordinasi, Wetipo juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dari kepala daerah ketika terjadi gangguan keamanan.

Ia menyayangkan apabila masyarakat tidak mendapatkan narasi yang menyejukkan dan memberikan kepastian dari pemimpin daerah ketika situasi sedang tidak kondusif.

Menurutnya, kepala daerah dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan imbauan secara langsung kepada masyarakat, termasuk melalui media massa dan radio.

“Semestinya ada narasi yang menyejukkan hati dari seorang pemimpin kepada warga masyarakat yang dipimpin,” katanya.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk menyikapi situasi dengan tenang, sekaligus memberikan arahan kepada kepala distrik dan kepala kampung agar ikut menjaga keamanan di wilayah masing-masing.

Wetipo juga mengingatkan bahwa radio, termasuk RRI, dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada masyarakat, terutama bagi warga di kampung-kampung yang sulit mengakses informasi melalui media daring.

“Kalau kampung-kampung ini tidak bisa pakai berita online atau apa, RRI kan bisa. Dari dulu kita bikin imbauan di RRI, masyarakat bisa jalan. Sekarang kenapa tidak bisa?” ujarnya.

Konflik Berdampak Langsung pada Ekonomi Warga

Wetipo menilai dampak konflik tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketakutan membuat sebagian warga membatasi aktivitas, termasuk mencari nafkah pada malam hari. Kondisi tersebut, menurut dia, semakin berat ketika masyarakat memang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

“Masyarakat belum mau cari makan, waktu sudah habis ketakutan, tidak bisa keluar malam,” katanya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan kepastian hukum dan rasa aman, agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

Pemetaan Konflik dan Penyelesaian Harus Dibedakan

Wetipo juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan terhadap karakter konflik di Papua Pegunungan. Menurutnya, penanganan konflik harus disesuaikan dengan skala dan pihak yang terlibat.

Ia membedakan konflik lokal antarmasyarakat dengan konflik yang memiliki skala lebih luas atau regional.

Untuk konflik lokal, penyelesaian dapat diarahkan dengan menghadirkan pihak-pihak yang bertikai dan pemerintah sebagai mediator untuk mencari penyelesaian. Sementara konflik yang memiliki skala regional membutuhkan keterlibatan lebih banyak unsur dan koordinasi lintas pemerintahan.

“Kalau konflik lokal, masyarakat yang bertikai yang kita hadirkan, kita selesaikan, kita tuntaskan. Itulah hadirnya negara, hadirnya pemerintah,” tegasnya.

Wetipo mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), membuka ruang dialog dan tidak menutup diri terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Jangan kita pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura tidak dengar. Membuka diri untuk melihat masalah ini, merangkul yang lain, atau mari kita ajak Forkopimda untuk kita bicarakan bersama. Kira-kira penanganan seperti apa, solusi seperti apa,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada negara dan bangsa, tetapi juga kepada masyarakat yang memberikan mandat kepada mereka untuk memimpin.

Wempi Wetipo berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten di Papua Pegunungan dapat segera membangun pola koordinasi yang lebih kuat, sehingga setiap persoalan keamanan tidak berhenti pada penanganan ketika kejadian terjadi, tetapi dilanjutkan dengan upaya penyelesaian dan pencegahan agar konflik tidak terus berulang.

The post Konflik Terus Berulang di Papua Pegunungan, John Wempi Wetipo Desak Gubernur Ambil Alih Koordinasi first appeared on pembaruanpapua.com.