Tingkatkan Pelayanan Publik, Kesbangpol PPU Gelar FKP
PPU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Agenda strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati, Lantai II Kantor Bupati PPU pada Kamis (17/9/2026). Melibatkan perwakilan dari berbagai unsur, mulai dari instansi pendidikan (sekolah), lembaga swadaya, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.
Kepala Kesbangpol PPU, Andi Singkerru, menjelaskan bahwa forum ini merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuka ruang dialog agar seluruh jenis layanan yang diberikan dapat dievaluasi secara berkala oleh publik.
Menurut Andi, ruang dialog seperti ini wajib dibuka oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar seluruh program kerja dapat disinergikan langsung dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Ini harus dilakukan oleh setiap SKPD, pelayanan publik itu, disinergikan, juga diselaraskan kepada masyarakat. Jadi masukan, kemudian juga saran, termasuk juga perbaikan, evaluasi, diminta kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi dari masyarakat sangat penting untuk mengukur kinerja aparatur negara, baik yang bersifat program tahun lalu maupun yang sedang berjalan saat ini.
“Nah, hal-hal misalnya tahun-tahun sebelumnya atau tahun sekarang, apakah itu sudah bagus apa tidak Prosedurnya sudah sesuai apa tidak Harus didiskusikan, karena masyarakatlah yang dilayani, ya. Baik itu layanan langsung maupun tidak langsung,” kata Andi.
Secara spesifik, Andi mencontohkan salah satu bentuk pelayanan tidak langsung dari Kesbangpol yang memerlukan penilaian publik adalah mengenai pengelolaan Paskibraka.
“Layanan tidak langsung itu macam kayak seperti tampilan-tampilan seperti Paskibraka, Kita minta saran masyarakat, apakah sudah bagus atau enggak yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol tampilannya itu atau masih perlu ditingkatkan, Kemudian mungkin pakaiannya kah, mungkin apa namanya itu pendanaannya atau apa, silakan,” tuturnya.
Melalui forum ini, Andi berharap pihak instansi dapat mendeteksi kebijakan apa saja yang sekiranya belum berpihak atau justru menyulitkan warga.
“Nah, di sinilah dibutuhkannya saran-saran dari masyarakat, karena kita ini sebagai pelayan tentu ada hal-hal yang memang kita tidak duga-duga ternyata itu memberatkan bagi masyarakat. Nah, di situlah ketika kita dengarkan masukan itu, kalau itu bagus maka kita perlu melakukan perbaikan. Itu tidak boleh kita saklek, karena ini yang kita layani adalah kepentingan secara bersama, kepentingan secara umum,” tegas Andi.
Ia optimistis sinergi yang terbangun melalui FKP ini dapat mengoptimalkan seluruh tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban Kesbangpol PPU kedepannya.
“Mudah-mudahan dengan konsultasi publik ini tentu kita berharap bahwa apa yang menjadi tugas kita, tupoksi kita, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan melalui konsultasi publik ini bisa memberikan hasil yang maksimal, bisa memberikan pelayanan yang bagus, sesuai dengan harapan masyarakat,” harapnya.
Selain membahas kualitas pelayanan, forum ini juga mengupas isu strategis seputar kedinasan, khususnya terkait materi deteksi dini dan pencegahan konflik yang mencakup penanganan ancaman, hambatan, tantangan, serta gangguan di wilayah PPU.
“Forum ini diharapkan menjadi wadah bersama untuk memberikan masukan agar amanat dan tanggung jawab negara dapat berjalan dengan optimal,” Pungkas Andi.
Penulis: Ayu
The post Tingkatkan Pelayanan Publik, Kesbangpol PPU Gelar FKP first appeared on Beritakaltimterkini.com.