19 November 2026

kabarterkini24

Berita Terkini, Kabar Terkini dan Terupdate

Mulai 1 Desember, Pengisian BBM di Wamena Wajib Gunakan Kartu Kendali dan Stiker Hologram

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama Pertamina Patra Niaga menyiapkan penerapan kartu kendali, stiker hologram, serta sistem ganjil genap untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) di tiga APMS dan SPBU di Kota Wamena. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Desember 2026 sebagai upaya mengurai antrean kendaraan sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga untuk Papua Pegunungan, Andre Hauzan, menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan, Bapenda, serta Samsat Kabupaten Jayawijaya.

Saat ditemui di Kantor Disperindag Jayawijaya, Selasa (17/11/2026), Andre mengatakan, penggunaan aplikasi MyPertamina sebelumnya sempat menjadi opsi untuk mengatur pengisian BBM. Namun, kondisi geografis, keterbatasan fasilitas, serta data kendaraan di Jayawijaya yang belum tersinkronisasi dengan aplikasi tersebut membuat penerapannya belum memungkinkan.

“Karena kondisi demografi masyarakat dan fasilitas yang ada belum memungkinkan untuk menggunakan aplikasi ini. Di sisi lain, data kendaraan di Jayawijaya juga belum tersinkron dengan aplikasi MyPertamina. Sehingga kami mengambil langkah untuk memberlakukan sistem kartu kendali, stiker dan sistem ganjil genap,” ungkap Andre.

Ia menjelaskan, kartu kendali tersebut memiliki skema serupa dengan kupon pengendali yang sebelumnya diterbitkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Namun, sistem baru ini dilengkapi basis data kendaraan bernama Sikendali yang dikelola Pertamina Patra Niaga untuk memastikan kendaraan yang terdaftar benar-benar aktif dan memenuhi persyaratan pengisian BBM.

Kartu kendali dan stiker akan dibagi berdasarkan empat zona pengisian yang disesuaikan dengan alokasi BBM masing-masing APMS dan SPBU. Setiap kendaraan yang melakukan pengisian wajib memiliki kartu kendali serta stiker yang ditempelkan pada kendaraan.

Andre menegaskan, stiker tersebut telah dirancang khusus bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan sistem hologram dan perekat permanen sehingga tidak dapat dilepas-pasang. Apabila dicabut, stiker akan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan kembali.

Selain itu, pengisian BBM akan diatur menggunakan sistem ganjil genap berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan. Dengan demikian, kendaraan hanya dapat melakukan pengisian sesuai jadwal yang tercantum dalam kartu kendali dan hanya satu kali pengisian sesuai ketentuan.

Untuk memperoleh kartu kendali, kendaraan harus menggunakan pelat nomor Papua Pegunungan, Papua, atau Papua Tengah. Khusus kendaraan pribadi, pajak kendaraan harus dalam kondisi aktif atau lunas. Sementara kendaraan umum diwajibkan memenuhi kewajiban pajak serta memiliki KIR yang masih berlaku.

Kartu kendali tersebut akan diberlakukan selama tiga bulan, mulai Desember 2026 hingga Februari 2027, dan selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kendaraan yang terdaftar.

Adapun pembatasan volume pengisian BBM meliputi sepeda motor sebanyak lima liter, kendaraan pribadi roda empat sebanyak 25 liter, angkutan dalam kota 20 liter, serta angkutan luar kota maksimal 40 liter per hari.

Andre mengimbau masyarakat segera melakukan pendaftaran kendaraan di Kantor Disperindag Kabupaten Jayawijaya sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

“Mulai 1 Desember, kendaraan yang tidak memiliki kartu kendali dan stiker tidak diperbolehkan mengisi BBM di SPBU maupun APMS. Setiap pengisian juga akan ditandai oleh petugas, sehingga kendaraan yang sudah mengisi di satu APMS tidak bisa kembali mengisi di APMS lainnya,” jelasnya.

Menurut Andre, mekanisme tersebut diterapkan untuk mencegah praktik pengetapan BBM yang kemudian dijual kembali dengan harga industri. Praktik tersebut dinilai turut memengaruhi tingginya harga BBM di tingkat pengecer.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Disperindag Kabupaten Jayawijaya, Lekius Yikwa, mengatakan penerapan kartu kendali dan stiker merupakan hasil evaluasi bersama untuk memperketat pengawasan serta mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi di APMS.

“Kami berharap dengan penerapan kartu kendali dan stiker ini, BBM bersubsidi dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Untuk itu, masyarakat yang ingin memperoleh kartu kendali dan stiker harus memastikan surat kendaraan atau pajaknya masih aktif,” ujar Lekius.

Pemerintah daerah bersama Pertamina berharap kebijakan tersebut dapat menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih tertib, mengurangi antrean di APMS dan SPBU, serta memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat sesuai peruntukannya.

The post Mulai 1 Desember, Pengisian BBM di Wamena Wajib Gunakan Kartu Kendali dan Stiker Hologram first appeared on pembaruanpapua.com.