Soroti Keterlambatan Pembahasan APBD, Tokoh Muda Papua Pegunungan Minta Gubernur dan DPRP Beri Penjelasan Terbuka kepada Publik
WAMENA – Tokoh muda Papua Pegunungan, Nioluen Kotouki, S.IP, menyoroti keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan yang dinilai terus berulang dari waktu ke waktu. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Nioluen menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama DPRP Papua Pegunungan harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait keterlambatan pembahasan APBD yang hingga kini terus menjadi sorotan publik.
Menurutnya, mekanisme dan tahapan pembahasan APBD telah diatur secara jelas dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 mengenai pedoman penyusunan tata tertib DPRD.
“Dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua bulan Juli. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui alasan keterlambatan yang terus terjadi dalam pembahasan APBD Papua Pegunungan,” ujar Nioluen.
Ia menilai adanya keterlambatan dalam proses pembahasan APBD dapat berdampak pada kualitas kebijakan anggaran yang dihasilkan. Menurutnya, proses perencanaan dan penganggaran yang tidak berjalan sesuai jadwal berpotensi mengurangi efektivitas program pembangunan yang akan dirasakan masyarakat.
Selain itu, Nioluen juga mengkritisi pola pembahasan APBD yang kerap diwarnai dengan pembukaan dan penutupan sidang secara berulang. Ia menyebut kebiasaan tersebut menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di provinsi yang masih tergolong baru tersebut.
“Tradisi buka-tutup sidang yang berkepanjangan tidak hanya menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua Pegunungan,” katanya.
Lebih lanjut, Nioluen menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, Gubernur dan DPRP Papua Pegunungan dituntut untuk terus menyampaikan perkembangan proses pembahasan anggaran secara transparan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan informasi.
“APBD adalah hajat hidup rakyat. Karena itu, masyarakat harus mengetahui sejauh mana proses pembahasannya berjalan. Keterbukaan informasi menjadi kewajiban pemerintah dan DPRP agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegasnya.
Ia juga menilai keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada optimalnya fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi yang dijalankan pemerintah daerah bersama DPRP sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Nioluen, tanpa mekanisme pembahasan APBD yang berjalan baik dan tepat waktu, penyelenggaraan pemerintahan berisiko menghadapi berbagai persoalan, termasuk lahirnya kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan DPRP Papua Pegunungan segera memberikan penjelasan kepada publik sekaligus memastikan proses pembahasan APBD berjalan sesuai aturan, demi menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Pegunungan.
“Masyarakat Papua Pegunungan membutuhkan kepastian, keterbukaan, dan keseriusan pemerintah dalam mengelola anggaran daerah. Sebab, setiap keterlambatan dalam pembahasan APBD akan berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada rakyat,” pungkasnya.
The post Soroti Keterlambatan Pembahasan APBD, Tokoh Muda Papua Pegunungan Minta Gubernur dan DPRP Beri Penjelasan Terbuka kepada Publik first appeared on pembaruanpapua.com.