Jokowi Disebut dalam Kasus Tom Lembong hingga Harvey Moeis, Ferdinand Murka: Kenapa Tak Tersentuh?
Oposisi Cerdas | Klaim bersih dari korupsi kembali dipertanyakan di tengah sorotan terhadap sejumlah perkara yang menyeret nama-nama besar. Politisi Ferdinand Hutahaean menilai janji pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada pernyataan politik, tetapi harus dibuktikan melalui konsistensi penegakan hukum.
Ferdinand secara khusus mengingatkan pernyataan Kaesang Pangarep pada 2023 yang berjanji akan “menyembelih kader PSI yang terlibat korupsi”. Menurutnya, pernyataan tersebut kini berhadapan dengan realitas politik dan hukum yang berkembang.
Sorotan Ferdinand juga menyasar Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang pernah menyebut PSI sebagai “satu-satunya partai bersih dari korupsi”.
Ferdinand mempertanyakan klaim tersebut dengan mengungkit pemeriksaan Ahmad Ali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara gratifikasi batu bara yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
“Dia lupa bahwa dirinya pernah dipanggil oleh KPK, pernah diperiksa oleh KPK, terkait dengan korupsi, gratifikasi batu bara Rita Widyasari di Kukar,” tegas Ferdinand, dikutip Senin (14/9/2026).
Ia juga menyinggung penyitaan uang tunai sekitar Rp3,5 miliar serta sejumlah perhiasan dari kediaman Ahmad Ali yang disebut menjadi barang bukti.
Ferdinand kemudian mengarahkan kritiknya pada kinerja KPK. Ia menilai lembaga antirasuah tersebut melemah karena sejumlah kasus besar dinilai belum memiliki kejelasan mengenai ujung penanganannya.
Salah satu perkara yang disorot ialah dugaan gratifikasi yang dikaitkan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kasus suap Bupati Kuantan Singingi. Ferdinand mempertanyakan mengapa hingga kini Raja Juli belum tersentuh pemeriksaan.
Tak berhenti di sana, Ferdinand juga mengaitkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah persidangan perkara korupsi yang tengah berjalan, mulai dari kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim hingga Harvey Moeis.
“Semuanya menyebut keterlibatan Jokowi dan peran Jokowi. Kenapa Jokowi sampai saat ini tidak pernah tersentuh hukum?” ujarnya.
Bagi Ferdinand, persoalan tersebut memperlihatkan adanya pertanyaan besar mengenai konsistensi penegakan hukum. Ia mempertanyakan mengapa sejumlah nama dapat menjadi sorotan dalam perkara, tetapi belum berujung pada pemeriksaan hukum.
Kritik Ferdinand akhirnya sampai pada pernyataan paling ekstrem terhadap keberadaan lembaga penegak hukum. Ia bahkan mempertanyakan perlunya mempertahankan KPK, Kejaksaan, dan kepolisian apabila hukum dinilai tidak lagi memiliki manfaat.
“Kenapa kita tidak bubarkan saja para penegak hukum? Kita bubarkan KPK, bubarkan Kejaksaan, bubarkan polisi, kalau memang hukum tidak ada gunanya,” ujar Ferdinand.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk kritik keras Ferdinand terhadap penegakan hukum sekaligus mempertanyakan kesenjangan antara jargon pemberantasan korupsi dengan penanganan perkara yang melibatkan nama-nama besar
Sumber: monitorIndonesia
Foto: